Turut mendampingi Kapolda Sumut ke Danau Toba, Dirreskrimsus, Dirpolairud, Dirpamobvit, Kabid Propam, Kabid TIK, Dir Destinasi Pariwisata BPODT, Bupati Toba, Kapolres Toba dan Kapolres Simalungun.

Tujuan peninjauan wisata The Kaldera Toba dalam rangka program prioritas Kapolri mendukung program nasional dengan melihat langsung sarana prasarana yang ada. Diharapkan pembangunan lokasi wisata menjadi maksimal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri.

Dalam arahannya, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak menyampaikan adat memang menjadi hal yang sangat kental bagi semua pihak. Maka adat harus didorong untuk merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik dan maju.

"Salah satu hal yang diperlukan dalam pembangunan kawasan pariwisata adalah sistem pengamanan. Oleh karena itu berbagai bentuk kegiatan pengembangan harus selalu ada pendampingan oleh personil Polri dengan melakukan pendekatan komunikasi terhadap masyarakat," kata Panca.

Lebih lanjut, Panca menginstruksikan Kapolres Toba harus terus mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak komunikasi terhadap masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui segala kendala yang sering terjadi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

"Kita akan memperbantukan Brimob dan Sabhara dalam mengamankan pelaksanaan eksekusi 26 bangunan tidak berizin sepanjang jalan menuju kawasan The Kaldera dengan mengedepankan komunikasi bersama," terangnya.

Panca juga mengingatkan pentingnya program prioritas Kapolri dalam rekrutmen proaktik anak lokal sebagai polisi dan ditugaskan di sana, sehingga menjadi leading sector untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Sementara Humas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mendukung program pariwisata tetap mengutamakan kearifan lokal dan memanfaatkan masyarakat lokal.

Salah satu contohnya yakni masyarakat Desa Sigapiton yang melaksanakan gotong-royong membersihkan desanya dan gerakan menanam bunga maupun pohon yang dipimpin oleh Pendeta Gereja dan Praises.

Kemudian permasalahan yang sering dihadapi oleh BPODT adalah pembebasan lahan yang sering sekali diklaim masyarakat atas kepemilikan wilayah.

Menurutnya kebanyakan masyarakat mengalami perubahan pola pikir akibat dari berita akan masuknya investor dan pembuatan lokasi pariwisata sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk merebut tanah sengketa demi mendapatkan uang atas ganti rugi ketika tanah ingin dikuasai.

(JW/EAL)