Kericuhan terjadi lantaran jembatan drainase milik Sulaiman saja yang dibongkar pihak Dinas PU Kota Medan. Sementara, di tempat lainnya di sepanjang Jalan Karya sama sekali tidak disentuh.

Adu mulut pun terjadi antara LSM Tamperak yang tidak terima dengan pembongkaran dengan warga yang mendukung penertiban drainase.

"Kami tanya ini katanya tindakan normalisasi tapi kenapa hanya usaha Sulaiman saja yang dibongkar, sementara di seberang jalan usaha botot ini juga ada drainasenya dibeton, tapi kenapa tidak disentuh dan malah tempat Sulaiman saja yang ditindak," kata Ketua LSM Tamperak Medan, Andi Panggabean usai pembongkaran itu.

Andi juga menyoroti hadirnya seorang anggota DPRD Medan, Antonius Tumanggor yang ikut menyaksikan pembongkaran itu. Andi bahkan mempertanyakan kapasitas Antonius yang berstatus wakil rakyat.

"Kedatangan dia ini sudah sebagai penyelewengan tugas. Sebab, sebagai wakil rakyat seharusnya tidak boleh berpihak, ini kenapa mendukung pembongkaran terhadap satu tempat saja, ada apa? Kalau dia fair kenapa tidak semua kena bongkar, kok cuma satu pintu saja yang kena kan nampak sekali sebuah diskriminasi terhadap Sulaiman," kecam Andi.

LSM Tamperak Medan akan menyurati Wali Kota Medan sebagai pemangku pimpinan, Ketua DPRD Medan karena ada dugaan anggotanya yang menzolimi serta menyurati pihak DPD Nasdem Sumut karena menilai tindakan Antonius Tumanggor sudah terlalu berlebihan.

"Kenapa saya membela ini karena anak pemlik usaha botot ini adalah anggota LSM Tamperak Medan, warga masyarakat saja kita bela masa anggota sendiri tidak kita bela. Harus digarisbawahi LSM Tamperak tidak pernah berseberangan dengan pemerintah terlebih lagi bila tindakan itu benar," tegasnya.

Sulaiman saat diminta tanggapannya mengaku indikasi keterlibatan anggota dewan dalam pembongkaran ini, benar adanya. Sebab katanya, sebelum menjadi anggota dewan, Antonius Tumanggor sempat menjadi koordinator pengutip uang parkir dan SPSI di wilayah itu, namun dulu karena tidak setuju dengan jumlah yang diminta sehingga muncul rasa dendam sehingga kini diduga berbuat sepert itu.

"Itu dugaan saya ada dendam pribadi sehingga terjadi seperti ini, begitu pun saya minta maaf kalau ada salah di belakang hari dulu, namun saya juga tidak terima kalau didzolimi seperti ini," tegas Sulaiman seraya menambahkan ada juga selentingan miring kalau dirinya dituduh memindahkan lampu merah simpang Jalan Karya agar usahanya lancar.

Untuk itu Sulaiman berharap kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution bisa bersikap arif tidak tebang pilih demi program normalisasi Pemko Medan.

"Tolong lah, kalau memang normalisasi harus semua juga diberi tindakan sama, jangan lah hanya usaha saya yang seperti di-TO seperti ini, jadi saya berharap kepada bapak wali kota bisa bersikap adil melihat kejadian ini. Apalagi kita cuma cari makan dan sangat membantu para pemulung untuk terus menyambung hidup," pungkasnya.

Kericuhan itu bermula saat alat berat diturunkan pemilik tempat barang bekas (botot) langsung protes. Bersama LSM Tamperak mereka menghadang alat berat itu merusak jembatan beton yang berada persis di depan pintu masuk gudang.

Beruntung pihak kecamatan dapat menengahi hingga pembongkaran beton untuk lubang kontrol drainase itu berjalan kondusif.

"Ini sesuai arahan bapak wali kota untuk membuka drainase-drainase yang selama ini tertutup, agar memudahkan kita menormalisasi sedimen-sedimen yang ada di drainase," kata Camat Medan Barat, Rudi F Lubis.

Terpisah, Antonius dari Komisi IV Fraksi Nasdem saat dikonfirmasi mengapresiasi langkah Pemko Medan membongkar jembatan beton di depan usaha botot Sulaiman.

"Artinya suara rakyat didengar pemerintah karena adanya jembatan telah mengganggu ketertiban masyarakat ni jadi saya cukup mengapresiasi," kata Antonius.

Saat disinggung apakah ada keterlibatan dirinya hingga hanya gudang botot Sulaiman saja yang dibongkar, ia tidak mau berkomentar.

"Saya juga warga di Sei Agul ini," tandasnya.

(JW/CSP)