Ketua FPKPUM, Bangku Sembiring, mengatakan aksi yang mereka lakukan terkait alih fungsi Terminal Sambu yang telah berubah menjadi pasar ilegal serta kepengurusan yang dianggap merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

"Menurut kami, pemindahan alih fungsi tersebut sangat merugikan Pemko Medan," kata Bangku.

Selain itu, dia menuturkan bahwa saat ini kepengurusan KPUM tidak sesuai yang diharapkan karena kinerjanya sangat buruk sehingga harus dievaluasi.

"Dari tahun ke tahun kinerja kepengurusan sangat buruk. Di mana hasil RAT tahun 2020 KPUM mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah," bebernya.

"Selain itu kami telah melakukan investigasi kondisi bisnis KPUM dalam pengelolaan banyak kebocoran yang merugikan koperasi maupun Pemko Medan atas potensi PAD yang hilang," terang Bangku.

Akibat kondisi itu, Bangku meminta Wali Kota Medan agar mengevaluasi kepengurusan KPUM dan memilih kepengurusan yang baru. Selain itu juga meminta Pemko Medan agar mengaudit potensi-potensi penyelewengan anggaran.

"Potensi penyelewengan ini kami duga juga ada kerjasama dengan oknum-oknum di Pemko Medan yang membuat kerugian bagi Pemko Medan sendiri sehingga membuat pemasukan PAD hilang," ujarnya.

"Kami berkeyakinan KPUM masih dapat diselamatkan jika pengelolaan koperasi lebih profesional dan terbuka jika dipimpin oleh kepengurusan yang baru," tandas Bangku.

(JW/EAL)