Sebuah laporan setebal 48 halaman oleh Amnesty, Reality Check 2021, mengatakan praktik seperti pemotongan gaji dan meminta pekerja untuk berganti pekerjaan masih marak, meskipun reformasi perburuhan pada 2014, saat negara itu bersiap untuk menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tahun depan.

"Kepuasan diri yang jelas oleh pihak berwenang membuat ribuan pekerja terus menghadapi risiko eksploitasi oleh majikan yang tidak bermoral, dengan banyak yang tidak dapat berganti pekerjaan dan menghadapi pencurian upah," kata Direktur program masalah global Amnesty, Mark Dummett, seperti dikutip oleh The Guardian.

"Mereka memiliki sedikit harapan untuk pemulihan, kompensasi atau keadilan. Setelah Piala Dunia, nasib para pekerja yang tetap di Qatar akan semakin tidak pasti," sambung Dummet dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Rabu (17/11).

Namun, pernyataan dari Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar menolak klaim, bahwa reformasi ketenagakerjaan tidak menghasilkan perubahan di lapangan bagi ribuan pekerja migran.

"Amnesti gagal mendokumentasikan satu cerita dari 242.870 pekerja yang telah berhasil berganti pekerjaan sejak hambatan dihilangkan pada September 2020, atau dari lebih dari 400.000 pekerja yang telah mendapat manfaat langsung dari upah minimum baru melalui kenaikan gaji dan insentif keuangan lainnya," kata pernyataan itu.

"Qatar tidak pernah menghindar dari mengakui bahwa sistem tenaga kerjanya masih dalam proses," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terlibat secara kolaboratif dan konstruktif dengan mitra dan kritikus internasional untuk lebih meningkatkan standar bagi semua pekerja migran di Qatar.

Piala Dunia 2022 dijadwalkan akan dimulai pada 21 November dan akan menampilkan 32 tim.

(CSP)