Bahkan saat ini pelepasan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar menunjukkan pemerintah tidak mampu bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat.

"Harga kebutuhan pokok itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi harus diatur oleh pemerintah. Yang boleh diserahkan ke mekanisme pasar itu ya yang seperti barang mewah seperti harga mobil," kata ekonom, Rizal Ramli, di Medan, Senin (21/2).

Menurut Rizal Ramli kasus kelangkaan minyak goreng pernah terjadi pada tahun 2000 saat dirinya masih menjabat Menko Perekonomian. Saat itu dirinya memanggil Luhut Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

"Saat itu saya meminta Luhut memanggil seluruh pengusaha besar perusahaan penghasil CPO dan meminta agar mereka tidak mengambil kuota CPO dalam negeri untuk dijual keluar negeri hanya karena sedang terjadi kenaikan harga 100 persen," ucapnya.

"Kepada Luhut ada tiga hal yang saya sampaikan, pertama jangan rakus berlebihan. Dengan harga naik 100 persen di luar negeri kan sudah untung besar, maka jatah dalam negeri juga diambil untuk dibawa ke luar negeri," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Rizal Ramli juga menyampaikan jangan lupa kacang akan kulit di mana para pengusaha itu menanam di tanah rakyat yang dikelola negara. Dan saat menanam, mereka dapat pinjaman dari Bank Indonesia yang bunganya hanya 2 persen.

"Ketiga, kalau harga tak turun dalam sebulan, saya periksa semua pajak dan saya bawa ke ranah hukum kalau ada pelanggaran. Hanya 3 itu dan efektif harga langsung turun dalam 3 minggu," terangnya.

Karena pernah mengurus hal yang sama, Rizal Ramli pun sangat yakin Luhut Binsar Pandjaitan paham untuk mencari jalan keluar dari persoalan minyak goreng tersebut.

"Apa yang kami lakukan tahun 2000 lalu itu masih relevan dengan sekarang ini. Kan kasusnya sama," pungkasnya.

(JW/EAL)