Rekomendasi tersebut lahir melalui rangkaian agenda pertemuan yang mempertemukan seluruh delegasi dari berbagai negara di Bali Nusa Dua Conventions Center (BNDCC), Bali.

Dalam pidatonya pada acara penutupan Global GPDRR, Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meminta dunia bersatu dan memperkuat solidaritas demi menghadapi berbagai ancaman terhadap kemanusiaan, yang di antaranya bencana ekologis.

"Eksploitasi alam yang tidak terkendali jadi ancaman bagi kemanusiaan dan peradaban manusia. Kita sering tidak menyadari bencana tersebut," kata Megawati yang hadir secara virtual, dalam keterangan diperoleh Sabtu (28/5).

Di hadapan ribuan delegasi asing dari 185 negara, Megawati mengusulkan agar dunia dapat memperkuat Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan memperkuat kemitraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) antarnegara demi meningkatkan kesiapsiagaan global dalam menghadapi bencana.

Perwakilan Khusus Sekjen UNDRR, Mami Mizutori menerangkan, UNDRR tidak menggunakan istilah 'Bencana Alam' sebagai kampanyenya. UNDRR meyakini, bencana alam sebenarnya tidak ada. Bagi mereka, bahaya baru akan berubah menjadi bencana lantaran keputusan manusia.

"Berita baiknya adalah karena keputusan manusia lah yang membuat bencana lebih mengerikan, keputusan manusia juga yang dapat membalikkan kecenderungan ini, mengurangi dampak bahaya, mengurangi dampak bencana ketika menimpa kita," ungkap Mizutori.

UNDRR apresiasi Indonesia

Mizutori kemudian mengungkap apresiasinya atas keragaman yang dia temui selama konferensi GPDRR di Bali. Dia merasa bangga sebab jumlah peserta penyandang disabilitas meningkat dua kali lipat dari pertemuan sebelumnya.

"Saya sangat bangga bahwa Platform Global ini benar-benar mencerminkan pendekatan seluruh masyarakat dari Kerangka Sendai, dan kami memiliki orang-orang dari, tentu saja, dari seluruh dunia," ujar Mizutori.

"Sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Indonesia untuk ini. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi salah satu warisan indah yang dapat kita tinggalkan di sini, di pusat konferensi ini," pungkasnya.

Selain Mami Mizutori, Perwakilan dari Aliansi Disabilitas Internasional (IDA), Elham Youssefian, juga turut memberikan pidato dalam upacara penutupan. Youssefian menjelaskan, mereka masih meyakini pendekatan seluruh masyarakat dan pendekatan seluruh pemerintah sebagai solusi utama mengurangi risiko bencana.

"Tetapi pendekatan whole society yang kami maksud adalah semua masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, disabilitas, status adat, warna kulit, agama, kemiskinan, status ekonomi, atau status pengungsi atau pengungsi," tegas Youssefian.

"Dan dengan pendekatan whole government, kami maksudkan bahwa setiap sektor pemerintah harus terlibat dan memiliki rencana dengan spesifik bagaimana mereka ingin terlibat dan apa yang ingin mereka lakukan," kata Youssefian.

Tujuh Agenda Bali untuk Resiliensi

Selama pertemuan, Indonesia telah mendorong peningkatan kerja sama internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan berjalan berdasarkan prinsip penguatan budaya sadar bencana dan edukasi untuk pengurangan risiko.

GPDRR ke-7 ini mengangkat tema besar "From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World." Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Menuju Resiliensi Berkelanjutan.”

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyimpulkan pembahasan dalam rangkaian agenda tersebut.

"Presiden Indonesia sebagai tuan rumah mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan kerja sama dalam manajemen risiko bencana melalui kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip penguatan budaya sadar bencana dan edukasi untuk pengurangan risiko. Kedua, investasi pada sains teknologi," kata Suharyanto saat upacara penutupan GPDRR di BNDCC, Jumat (27/5).

Platform Global ini merupakan seruan bagi negara-negara untuk mempercepat implementasi seluruh prioritas Kerangka Sendai guna menghentikan laju peningkatan dampak dan risiko bencana.

Suharyanto menambahkan, rekomendasi utama yang dihasilkan adalah penerapan pendekatan “Think Resilience” pada semua bentuk investasi dan pengambilan keputusan, mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan Pentaheliks.

Adapun secara keseluruhan, GPDRR ke-7 ini berhasil merekomendasikan "Tujuh agenda Bali untuk resiliensi."

Rekomendasi pertama, adalah pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan, pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian pascaagenda 2030.

Kedua, perubahan sistemik yang dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi. Dalam pengurangan risiko bencana.

Ketiga, platform global yang diselenggarakan antara COP 26 dan 27 beberapa waktu lalu, mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasi.

Platform global meminta pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat pada kesepakatan di Glasgow untuk meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi.

Meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim tujuan global tentang adaptasi.

Keempat, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip "Tidak ada apa-apa tentang kita, tanpa kita," dalam perencanaan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.

"Harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi," tutur Suharyanto.

Kelima, platform global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB, untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

"Mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya khususnya di negara-negara negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika," kata Suharyanto.

Keenam, potensi pembelajaran dan pandemi Covid-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup. Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi-pemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.

Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target kerangka kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan.

"Hal itu penting guna implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada 2030," pungkas Suharyanto.

Rangkaian pertemuan GPDRR ke-7 secara resmi berakhir pada Jumat, setelah dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5).

(RZD)