Adapun beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sumut, antara lain, dengan intervensi APBD. Di antaranya Pemprov Sumut akan mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar, bantuan UMKM berupa peralatan, bantuan bibit, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sosial.

Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga rutin melakukan koordinasi untuk mencermati perkembangan dan mengambil langkah yang cepat. Berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengawasi perdagangan bahan pokok, agar tidak ada yang melakukan penimbunan, serta mengawasi perdagangan BBM.

Selanjutnya, elpiji dan pupuk agar tepat sasaran, mendorong peran BUMD pangan untuk ikut menstabilkan harga-harga di pasar dan melakukan kerja sama antardaerah untuk perdagangan komoditas bahan pangan pokok, baik yang surplus maupun yang defisit.

“Insya Allah, bulan depan akan kelihatan hasilnya, apalagi nanti hingga bulan Desember cabai merah, rawit dan komoditas lainnya akan dalam kondisi panen, dan kami akan memikirkan demand (permintaannya),” kata Edy Rahmayadi kepada Menko Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Kamis (1/9).

Sementara itu, Menko Airlangga mengharapkan target inflasi di Indonesia berhasil ditekan hingga di bawah 5%. “Karena ini akan ada kenaikan inflasi impor dari energi,” kata Airlangga.

Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah juga harus menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU). Juga diperlukannya kerja sama antardaerah untuk pengelolaan komoditas. “Selain itu operasi pasar baik untuk keterjangkauan harga,” kata Airlangga.

Dikatakannya, TPIP dan TPID memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pengendalian inflasi, terutama dalam mengawasi kebijakan maupun intervensi kebijakan stabilisasi harga pangan.

Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur se-Indonesia.

(RZD)