Hal tersebut disampaikan pada rilis pers Ketua Komite Revolusi Agraria, Johan Merdeka, Kamis (20/10). Di atas tanah HGU Aktif PTPN III Siantar tersebut menurut Aktivis Pertanahan ini harus dilakukan penyelamatan investasi negara dan kepentingan Kota Siantar yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat Siantar.

Ia mengatakan, sosialisasi dari Forkopimko Siantar yang secara aktif menghimbau masyarakat dan memediasi merupakan tindakan yang perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di Sumut dalam mengurai permasalahan agraria. Dalam pengamatan Johan, PTPN III dengan Pola Suguh Hati telah menawarkan alternatif yang terbaik bagi masyarakat.

“Saya mencoba untuk menilai permasalahan di PTPN III Siantar secara netral dan jernih, sehingga saya menyesalkan adanya oknum-oknum yang coba menghambat upaya investasi negara demi kepentingan Rakyat Siantar ini,” kata Johan Merdeka.

Secara objektif penyelamatan yang diamatinya di PTPN III Siantar ini sangat berbeda dengan pola yang dilaksanakan di Sumut. Sehingga tanpa mengurangi integritas, ia sebagai aktivis dan pejuang agraria, mengimbau agar PTPN III konsisten untuk terus melaksanakan proses Suguh Hati kepada masyarakat di Siantar, dan jangan terpengaruh terhadap politisasi pihak-pihak tertentu yang coba menghambat adanya Sinergitas masyarakat dengan PTPN III.

PTPN III menurut Johan harus konsisten terhadap kegiatan ini, karena selama ini dalam pengamatan Aktivis Agraria ini sering terjadi pembiaran terhadap tanah-tanah PTPN, inilah yang akhirnya mengakibatkan adanya konflik agraria yang sulit diurai di PTPN.

“Saya berharap PTPN III tetap memperhatikan kepentingan masyarakat penggarap pasca diberikan Suguh Hati agar masyarakat tersebut dapat merasakan kehadiran PTPN, khususnya PTPN III Siantar demi dan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat,” pungkasnya.

(KAH/RZD)