“Kita persiapkan terus dan hari H-nya di Maret 2023. Karena tidak cukup waktu untuk seluruh tahapan di 2022, sehingga berlanjut tahapan dan pembiayaannya di 2023,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun, Joni Saragih, Kamis (3/10).

Disampaikan Jonni, pihaknya terus merampungkan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Nagori) se-Kabupaten Simalungun tersebut, yang mana anggaran akan ditambah dari APBD 2023.

“Kita sedang siapkan tahapan-tahapan pembiayaan untuk yang dianggarkan tahun depan. Soal penambahan biaya, itu dipakai anggaran tahun depan (APBD 2023). Karena tidak cukup dianggarkan tahun ini makanya dilaksanakan Maret 2023,” katanya.

Saat ini, sebanyak 245 kepala desa atau pangulu nagori di Kabupaten Simalungun dipimpin Penjabat (Pj) dengan status PNS/ASN, demi mengisi kekosongan jabatan yang lowong lantaran Pilpanag 2022 ini belum dilaksanakan.

Penunjukkan Pj sendiri dilakukan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, dengan menyelenggarakan pelantikan Pj Pangulu di halaman SMP Negeri 1 Raya, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (17/8).

Diketahui sebelumnya, molornya pelaksanaan Pilpanag Kabupaten Simalungun 2022 ini dikarenakan biaya yang ditampung dalam anggaran pelaksanaan kurang mencukupi.

Dana yang ditampung untuk menyelenggarakan Pilpanag 248 Nagori/desa pada APBD Simalungun Tahun Anggaran 2022 hanya sebesar Rp 1,42 miliar. Sementara estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 18 miliar.

(FHS/RZD)