KSP meminta keterangan Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi), PTPN III Unit Kebun Bangun, Kajari, Kapolres dan Wali Kota Siantar.

"Kantor Staf Kepresidenan ingin mendengar ini secara langsung, terutama kedua belah pihak. Semua informasi kita dengarkan untuk solusi lebih lanjut," kata perwakilan KSP, Sahat Lumban Raja.

Ia mengatakan, pertemuan kali ini belum pada proses penyelesaian, namun lebih pada proses pengumpulan informasi. KSP, kata Sahat, mendorong kasus ini agar diselesaikan secepat mungkin.

"Kami juga menyampaikan ke aparat keamanan untuk menjaga kondusivitas di lapangan," katanya.

Setelah proses pengumpulan informasi dan peninjauan ke lapangan, KSP akan membuat kesimpulan dan mendorong koordinasi di level pusat.

Sahat mengatakan, telah dibentuk Tim Penyelesaian Konflik Terpadu dan Gugus Tugas Reforma Agraria.

"Ujungnya ini yang akan melakukan eksekusi terhadap penyelesaian. Kita harapkan semua aspirasi itu bisa menjadi pertimbangan," ucapnya.

Masih kata Sahat, jika upaya mediasi ini tak menemui titik temu, pihaknya tak memungkiri upaya hukum adalah jalan terakhir. Meski demikian dirinya berharap penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mediasi.

"Jika masing masing pihak bertahan, itu (pengadilan) ruang terakhir," katanya.

Oleh karenanya, KSP berharap warga yang berada di wilayah konflik dengan PTPN III Unit Kebun saling menjaga kondusivitas.

Ia juga mengkhawatirkan informasi yang beredar di media sosial berpotensi memperkeruh situasi di lapangan.

"Saya melihat media sosial ini supaya betul betul kita jaga. Kadang kadang terekam, terpotong akhirnya bikin panas situasi. Padahal ini sedang diselesaikan dengan itikad dua belah pihak hadir," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani, meminta warga dan PTPN III Unit Kebun Bangun agar selalu menjaga kondusivitas. Di samping itu, menurut Susanti, wilayah tersebut masuk dalam kawasan strategis.

"Karena kita tahu wilayah itu adalah salah satu akan dilalui jalan tol yaitu merupakan PSN (Proyek Strategis Nasional) dari pemerintah pusat," kata Susanti saat pertemuan.

(FHS/RZD)