Hadir dalam pertemuan tersebut, Asosiasi Dinkes Pusat Dr Hj Merry Yuliesday MARS, Kadis Kesehatan Deliserdang dr Ade Krisna, Direktur YMMA Sumut Sri Maharani Arfiani dan SSR YMMA Deliserdang Taufik Hidayat serta Bappeda Deliserdang Heriani Sembiring.

Para peserta berasal dari perwakilan RS Mitra Medika Bandar Klippa, RS Grand Medistra Lubukpakam, RS Sembiring, TO PPM Dinkes Deliserdang, Tim DPPM/Kopi TB, Wasor TB Dinkes Deliserdang, dan Kasi P2PM Dinkes Deliserdang Hatorangan Sinaga.

Adinkes Pusat Dr Hj Merry Yuliesday MARS menilai, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang TBC di Deliserdang sangat bagus. Kepatuhan untuk menyampaikan laporan,dan kinerja juga bagus. “Begitupun kita harapkan, bagaimana penemuan kasus dan pengobatan terhadap pasien TBC tuntas. Itulah sesuai harapan untuk eliminasi di tahun 2030,” sebutnya.

Menurutnya, dengan sisa waktu tujuh tahun lagi menuju 2030, harus ada rencana-rencana yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. “Soal sumber dana, bagaimana daerah bisa mendapatkannya termasuk dari lainnya seperti swasta, CSR, Baznas, Bazda, APBD dan APBN. Intinya bagaimana bisa masyarakat itu terlayani,” ucapnya.

Dia menegaskan, pemerintah daerah jangan khawatir dan tidak perlu malu kalau temuan kasus meningkat. Itu membuktikan bahwa pemerintah daerah telah bekerja. Dengan temuan kasus itu, maka masyarakat yang sakit bisa diintervensi untuk mengikuti program pengobatan TBC sampai tuntas. “Tidak perlu malu banyaknya kasus TBC ditemukan. Kita ingin masyarakat kita tertular atau ingin masyarakat sehat. Jadi tidak perlu malu,” tegasnya.

Soal penggunaan dana desa untuk penanggulangan TBC, menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan. Soalnya, aturan SDGs Desa Sehat dan Sejahtera memuat bagaimana desa bisa memberikan porsi anggarannya untuk HIV dan TBC.

Dia mengaku optimis Indonesia bisa mencapai target eliminasi TBC di 2030 nanti. Asalkan semua daerah bergerak. Jajaran pemerintah mulai dari kepala daerahnya memiliki political will yang kuat untuk masalah TBC.

Urgensi SPM

Sebelumnya dia memberikan paparan tentang Kebijakan & Pemantauan SPM TBC serta Kontribusi dalam Eliminasi TBC di Indonesia. Urgensi pemenuhan SPM Layanan TBC bagi pemerintah daerah. Kontribusi pemenuhan SPM Layanan TBC menuju eliminasi TBC.

Sementara, Ratnasari Widaly SE MAP dari Adinkes Sumut memberikan materi tentang Pemenuhan SPM TB; Profil SPM TB di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kolaborasi multi pihak.Profil/situasi dan kondisi SPM Layanan TBC di Provinsi dan Kab/Kota, Tantangandan praktik baik dalam pemenuhan SPM Layanan TBC di Jawa Tengah dan Kab/Kota.

Kadiskes Deliserdang, Kadis Kesehatan Deliserdang dr Ade Krisna dalam materinya mengaku, berbagai masalah dalam penanggulangan TBC di antaranya, komitmen semua pihak masih rendah. Belum terintegrasinya semua pihak untuk penanggulangan TBC dalam bentuk kebijakan dan anggaran (pusat dan daerah). Skrining (penemuan ) kasus baru masih rendah. Sarana pra sarana, peralatan penunjang diagnostik belum terdistribusi merata, seperti TCM. Tenaga laboratorium masih terbatas. Efek samping pengobatan sehingga putus obat dan edukasi tentang TBC belum optimal.

Direktur YMMA Sumut Sri Maharani Arfiani menyebutkan, mereka bergerak di akar rumput untuk membantu pemerintah m meningkatkan SPM pelayanan TBC. YMMA melakukan edukasi, peyuluhan dan sosialisasi serta investigasi kontak. Setelah bertemua calon pasien, mereka mengajak ke layanan kesehatan untuk memeriksakan TBC. Jika positif, maka YMMA mendampingi pasien tersebut berobat sampai tuntas. “Selain itu, kita juga melakukan pelacakan pasien yang mangkir. Misalnya, mereka sudah berobat satu bulan terus tak datang lagi, maka kita lacak sampai dapat untuk mengikuti program pengobatan sampai tuntas,” sebut Sri Maharani Arfiani.

(NAI/JG)