Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar memberikan penghargaan kepada Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Kamis (26/1) (Analisadaily/Fransius Hartopedi Simanjuntak)
Analisadaily.com, Simalungun - Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima Piagam penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2022 dari Lembaga Ombudsman Pusat
Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, menyampaikan ia menerima penghargaan dalam kategori pelayanan publik bernilai 83,70, kategori terbaik peringkat 9 dari 33 Kabupaten dan kota Se-Sumatra Utara.
"Penghargaan ini merupakan kerja sama dan prestasi bagi kita bersama. Dan jangan berpuas diri tapi bagaimana kita bisa meningkatkan ini untuk lebih baik di tahun 2023 ini," kata Radiapoh Sinaga di Kantor Ombudsman Sumut, Medan, Kamis (26/1).
Ketua Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, menyampaikan ada 33 Kabupaten/Kota dan provinsi dalam pengawasan Ombudsman di Sumut, dan 16 Kabupaten/Kota di Sumut yang menerima penghargaan penyiaran hasil penilaian predikat kepatuhan standar pelayanan publik.
"Ini berdasarkan penilaian yang di atur dalam UUD 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam melaksanakan kewajiban. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dengan penyiaran secara manual maupun digital, dan menyiarkan kepada masyarakat secara manual atau digital," ujar Abyadi.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik dan pemerintah wajib menyediakannya. Dan penilaian juga meliputi SDM petugas pelayanan publik, setidaknya mereka pahami apa itu pelayanan publik, apa itu maladmintrasi.
Menurut Abyadi, penilaian ini salah satu mendorong pemerintah daerah dalam melakukan kewajibannya dan membenahi pelayanan publik di setiap OPD masing-masing.
Peningkatan zona hijau ada16 pemerintah daerah di Sumatera Utara, meningkatkan 100%, dimana di tahun 2021 ke 2022 yang awalnya 8 kini meningkatkan menjadi 16 pemda. Dan yang hadir saat ini adalah pemerintah daerah yang memiliki peringkat terbaik yakni zona hijau.
"Kita melayani bukan dilayani. Terima kasih sudah mencapai pelayanan publik di zona hijau. Dan kepada daerah yang masih kuning atau merah silahkan datang ke Ombudsman untuk diskusi bukan pembenaran," kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
"Kita memiliki 33 Kabupaten dan kota, jadi satu saja yang memiliki zona merah itu bukan hal yang baik bagi Sumatera Utara. Kita harus menjadi Ombudsman, ini teman berpikir bagaimana kita melakukan perbaikan pelayanan publik di Pemkab kita masing-masing," imbuhnya.
(FHS/CSP)
