“Banjir yang terjadi minimal satu tahun sekali karena ketidakmapuan Sungai Asahan yang menampung debit air,” kata Awaluddin yang didaulat sebagai Ketua WAMAS oleh Ketua Pengawas, Saleh Malawat, Selasa (28/2).

Meskipun persoalan banjir adalah persoalan klasik, di mana Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Piasa, Sungai Bunut dan anak-anak sungai lainnya yang merupakan Wilayah Sungai Toba Asahan sudah mengalami sedimentasi yang begitu parah bahwa di beberapa titik banyak pulau-pulau kecil yang muncul karena pengedapan tanah, pasir, kayu dan lain sebagainya telah memperburuk sedimentasi sungai.

“Akibatnya air meluap hingga ke permukiman penduduk,” ungkapnya lagi.

Beranjak dari situasi itu, maka dirinya bersama aktivis-aktivis lainnya seperti Sumantri, Dedy Sofyan Panjaitan, Fahri Andy Harahap, Isnanto Panjaitan, Syafrijal Rany, Yanto, Marwansyah dan beberapa aktivits menggagas membentuk sebuah lembaga masyarakat yang dibetri nama WAMAS.

“Saat ini banyak pemerhati sosial berkaitan dengan sarana dan prasarana di darat, sedangkan di sungai sangat minim, sehingga MAWAS harus hadir di tengah krisis ini,” ungkapnya lagi usai pengukuhan.

Dalam pengukuhan itu, pihaknya juga menggelar diskusi publik dengan menampilkan narasumber dari Dinas PUPR Kabupaten Asahan yang disampaikan oleh Kabid Sumber Daya Air, Herianto Sijabat, dan juga pemaparan kondisi Sungai Asahan disampaikan oleh Ketua LSM WAMAS Awaluddin dan dipandu Sumantri.

Dalam diskusi tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Asahan, Sungai Asahan termasuk Sungai Piasa dan Sungai Silau merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan Sungai Bunut merupkan wewenang pemerintah provinsi.

“Kabupaten Asahan selalu baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberikan solusi dalam mengatasi persoalan sungai, mulai dari sedimentasi, vegetasi dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Herianto mengatakan, kajian yang sudah dilakukan namun tindak yang masih sangat minim dikarenak alasan klasik yaitu dana.

“Kita harus bersama, mulai dari pemerintah kabupaten, DPRD, dan juga DPR RI serta masyarakat seperti WAMAS ini harus bergandeng tangan, mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan kajian-kajian yang telah dilakukan,” ungkapnya, sembari mengatakan semua kajian mengenai sungai hanya tinggal di atas kertas.

Maka, Herianto menyambut baik kehadiran WAMAS ini, bisa menjadi mitra mereka untuk masuk dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air (TKPSDA).

“Saya menyambut baik kehadiran lembaga yang konsern dengan sungai dan DAS di Kabupaten Asahan ini,” ungkapnya.

Dalam pengukuhan yang diiringi dengan diskusi publik itu juga dihadiri oleh perwakilan Manager Kebun PTP Nusantara III se-Distrik Asahan yang diutus oleh General Manager Asanul Arifin Nasution dan juga Ketua Pujakesuma Kabupaten Asahan, Iptu Rianto.

Diskusi tersebut, semata-mata untuk membuka cakrawala berpikir dari seluruh pengurus mengenai sungai dan DAS.

“Semoga ini bisa membuka cakrawala berfikit kita tentang sungai dan DAS, dan mengetahui bagaimana posisi Kabupaten Asahan dalam persoalan sungai ini,” ungkap Sumantri.

Ketua Pujakesuma, Iptu Rianto, juga menyoroti sedimentasi dan sangat setuju bila Pemkab Asahan berpikir lebih jauh lagi dengan mendirikan Peseroan Daerah guna mengelola pertambangan bebatuan, dalam hal ini pasir.

“Kami sangat mendukung bila pemerintah menderikan Perseroan Daerah untuk mengelola tambang pasir,” ungkapnya.

(ALN/RZD)