Namun dia menyesalkan pernyataan mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam beberapa hari terakhir yang cenderung kian memanaskan situasi terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Hasan Basri menilai, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah adalah menjadi kewenangan penuh FIFA.

“Pembatalan itu murni keputusan FIFA, jadi bukan karena Presiden RI atau PSSI setelah mendapat tekanan sana sini,” ujar Hasan Basri di Jakarta, Minggu (9/4).

Terkait polemik soal rencana kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20, sebut Hasan, adalah hal yang wajar dalam praktik demokrasi dan patut dihormati. Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan itu cukup besar datang dari berbagai kalangan dan kelompok.

Bahkan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam banyak yang menentang rencana kedatangan Timnas Israel. Suara penolakan juga cukup lantang datang dari berbagai partai politik. Sikap sejumlah tokoh ormas, partai atau kelompok ini harus dihormati karena jelas-jelas dijamin oleh konstitusi.

Demikian juga, pihak-pihak yang mendukung Timnas Israel berlaga di Indonesia tentu memiliki alasan rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi, budaya dan banyak hal lainnya. Dalam konteks demokrasi, perbedaan itu justru sebuah aspek yang positif dan konstruktif untuk kemudian dicarikan titik temu seperti melalui jalur dialog.

“Jadi jelas sekali tidak ada yang menekan Presiden, tokoh atau kelompok-kelompok itu menyampaikan haknya untuk menyampaikan pendapat. Apakah menurut Pak JK semua kelompok itu tidak berhak bersuara? Pak JK seperti terkesan mengadu domba pihak-pihak yang tidak setuju kehadiran tim Israel dengan pemerintah atau kelompok pendukung,” ujar Hasan.

Hasan menambahkan, di tengah polemik soal pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20, semua pihak semestinya mengedepankan sikap kenegerawanan. Sikap ini menjunjung tinggi akan perbedaan pendapat atau pandangan sebagai bagian ikhtiar mengokohkan persatuan bangsa.

“Mereka yang menolak kehadiran Timnas Israel juga memiliki dasar kuat yakni berdasarkan fakta historis, konstitusi UUD‘45, Permenlu No 2/2019, alasan dukungan kemanusiaan terhadap kekerasan tentara pendudukan Israel, dan keadilan perlakuan oleh FIFA. Para pendukung Timnas Israel pun juga memiliki dalih yang tak kalah kuatnya. Semuanya legitimate sebagai alasan menolak atau mendukung,” tegasnya.

(KAH/RZD)