Selain Jokowi, HIMNI Sumut juga menyurati Ketua DPR RI, Kemendikbudristek RI, Kemenkeu RI, Direktur Utama LPDP (Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan), Gubernur Sumatera Utara, Bupati Nias, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Utara, Bupati Nias Barat, dan Wali Kota Gunungsitoli.

Ketua HIMNI Sumut Iman Jaya Berkat Harefa, S.Sos menuturkan, Kepulauan Nias terdiri dari 5 kabupaten/kota yang secara geografis terpisah dari daratan Sumatera Utara.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir masih menunjukkan bahwa 4 kabupaten di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat) berada di ranking tertinggi tingkat kemiskinan di antara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal inilah yang melatarbelakangi HIMNI Sumut menyurati sejumlah lembaga pemerintah tersebut. tegas Iman kepada wartawan, Rabu (12/7).

Dijelaskannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) keempat kabupaten tersebut berada pada rangking terendah di provinsi tersebut. Lebih lanjut Pemerintahan Pusat untuk keempat kabupaten tersebut dari tahun ke tahun hingga sekarang ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

"Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menetapkan 62 Kabupaten sebagai daerah tertinggal periode 2020-2024. Jumlah ini menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 122 kabupaten. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Untuk daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat 4 kabupaten masuk daerah tertinggal yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat," jelasnya didampingi Sekretaris HIMNI Sumut Menolius Zebua, S.Tr.T.

Menurutnya, salah satu pemicu masih tingginya kemiskinan dan ketertinggalan tersebut adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepulauan Nias. SDM yang rendah sangat erat kaitannya dengan kemampuan rakyat mengakses pendidikan yang murah, terjangkau dan berkualitas.

"Warga dan daerah Kepulauan Nias sulit bangkit lebih cepat. Secara khusus, dua kondisi yang kerap mendera warga Nias dari waktu ke waktu yakni lemahnya daya ekonomi serta keterisoliran geografik. Kondisi ini harus bisa diselesaikan dengan pendekatan negara hadir dan negara memihak, secara komprehensif, intensif dan berkesinambungan bagi warga dan daerah Kepulauan Nias," ungkapnya.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, lanjutnya, HIMNI mengusulkan sejumlah agenda dan program krusial di bidang Pendidikan kepada Pemerintah Pusat, yakni peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang murah, terjangkau dan berkualitas di Kepulauan Nias, dimulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Kemudian, Peningkatan jumlah dan kualitas staf pengajar dengan distribusi yang lebih adil dan merata di Kepulauan Nias. Selanjutnya, Peningkatan Bantuan Program Pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak Nias yang tidak mampu. Sebagai daerah tertinggal dan termiskin seharusnya PIP maupun KIP lebih banyak diarahkan ke daerah Kepulauan Nias. Akses dan kuotanya seharusnya lebih diperluas dan diperbesar sebagai target prioritas program.

"Segera membuka Lokasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kepulauan Nias, sebagaimana telah disuarakan secara masif beberapa waktu terakhir ini. Selama ini di setiap tahunnya ada belasan ribu anak lulusan SMA/SMK/MA dari 242 Sekolah SMA/SMK/MA sulit dan gagal mengikuti tes masuk PTN karena lokasinya sangat jauh di Kota Medan. Untuk bisa ke Medan harus melewati jalur laut Samudra Hindia 10 Jam semalaman dari Kota Gunungsitoli ke Kota Sibolga, dilanjutkan jalur darat dari Kota Sibolga ke Kota Medan yang menempuh sekitar 10 jam lamanya. Risiko perjalanannya cukup tinggi dan sangat melelahkan," ungkapnya lagi.

"Apabila naik pesawat juga sangat memberatkan karena harga tiket yang mahal sekitar Rp 3.000.000/org pulang pergi, ditambah biaya penginapan dan biaya lainnya. Kuliah di PTN merupakan impian terbesar bagi anak-anak Nias yang kurang mampu," sambungnya.

Oleh karena itu, katanya, sudah saatnya sebuah perguruan tinggi negeri yang berkualitas dihadirkan di Kepulauan Nias. Kehadiran PTN tersebut sungguh sangat dibutuhkan dalam melahirkan SDM Nias yang andal dan berkualitas.

"Adanya PTN di Kepulauan Nias akan efektif menfasilitasi anak-anak Nias untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas terutama bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, kehadiran PTN akan berdampak secara ekonomi karena efektif menahan arus ekonomi ke luar Kepulauan Nias," tutur Iman.

Selain itu, tambahnya, perlu adanya peningkatan SDM putra-putri Nias lewat pemaksimalan beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

"Kami mengamati sosialisasi tentang LPDP ini masih kurang di Kepulauan Nias. Selain itu, penyiapan kapasitas putra-putri Nias untuk mendapatkan peluang tersebut juga tidak dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Kami memohon peran pemerintah untuk lebih dimaksimalkan lagi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kami sangat bermohon, kiranya

beasiswa LPDP ini diarahkan lebih banyak untuk putra-putri Nias," imbuhnya.

(BR)