Gugatan itu disampaikan Kuasa Hukum Dalitan Coffee, Refman Basri ke PTUN Medan pada Rabu (26/7). Dalam layangan gugatan tersebut tergugat pertama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA BMBK) Kota Medan.

Tergugat dua, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Tergugat ketiga, Wali Kota Medan. Tergugat keempat, Gubernur Sumut, Tergugat kelima, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tergugat keenam, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU), dan tergugat ketujuh, Mendikbudristek cq Rektor USU.

Refman mengharapkan majelis hakim PTUN Medan mengabulkan seluruh materi gugatan tersebut, dengan menunda dan menghentikan pembangunan Underpass di Jalan Juanda Medan. Setelah Jembatan Sungai Deli Medan, menuju Jalan Sisingamangaraja Medan dan melewati Jalan Brigjend Katamso Medan.

"Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, yang dimohonkan penggugat. Memerintahkan para tergugat, untuk menunda dan menghentikan seluruh aktifitas dan kegiatan yang berkaitan, dengan pembangunan Underpass yang menjadi objek sengketa. Berupa tindakan faktual pembangunan Underpass tersebut," katanya, Kamis (27/6).

Refman meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan dan menyatakan tidak sah, tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 sampai dengan tergugat VII berupa tindakan faktual Pembangunan Underpass tersebut.

"Mewajibkan tergugat 1 sampai dengan tergugat VII, untuk tidak melakukan tindakan Pemerintahan dan menghentikan tindakan Pemerintahan berupa tindakan faktual Pembangunan Underpass tersebut," ucap.

Refman mengungkap pihaknya sudah menyampaikan surat penolakan pembangunan ke Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Presiden RI, Joko Widodo, DPR RI hingga Ombudsman RI. Namun, tidak mendapatkan respon. Sehingga pihaknya, melakukan gugatan ke PTUN Medan.

Refman juga menyayangi kajian dilakukan oleh Fakultas Teknik USU. Di mana, pembangunan Underpass itu, hanya terkena pelebaran sebelah kiri dari Jalan Juanda menuju persimpangan Brigjen Katamso. Sedangkan bagian kanan alah sebalik tidak terkena pelebaran. Hal ini, pembangunan tidak menciptakan keadilan.

"Kenapa pelebaran jalan sebelah kiri saja, sebelah kanan nggak, ada apa atau ada apa ini atau apa ada hotel itu, hotel tuh ya kan?. Habis itu, mall perlengkapan rumah juga tidak terkena. Itu pendapat saya, bahwa pelebaran itu harusnya kiri kanan," ungkapnya.

Dengan itu, Refman mengaku merasa terzolimi, karena usaha-usaha kecil yang menjadi korban pembangunan tersebut. Sedangkan, pengusaha besar seperti ada hotel hingga mall perlengkapan rumah tangga, tidak terkena imbas pembangunan Underpass tersebut.

"Nah pengukuran dilakukan selama ini, gak pernah sebelah kiri aja lah. Kan enggak ini, teknis. Saya akan pertanyakan nanti ilmu apa yang dipakainya, melebarkan jalan itu sama harusnya kan kiri dan kanan sama, ini tidak," terang Refman.

Begitu juga, Puluhan pekerja Dalitan Coffee di Jalan Juanda, Kota Medan menggelar unjuk rasa di Kantor Camat Medan Maimun, di Jalan Melati, Kota Medan, Selasa (18/7) pagi.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai ini, menolak rencana pembangunan Underpass, dengan titik pembangunan pada Jalan Juanda Medan setelah Jembatan Sungai Deli Medan menuju Jalan Sisingamangaraja Medan dan melewati Jalan Brigjend Katamso Medan.

Pembangunan rencana Underpass ini, akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Massa menilai akan memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha di sekitar jalan Juanda seperti akan dialami Dalitan Coffee, akan tutup dan pekerjaan harus di PHK.

Refman menambahkan Pemko Medan harus melakukan kajian ulang untuk mengurai kecamatan di Jalan Juanda, Medan. Ia menilai tidak meski untuk mengurangi kemacetan dengan membangun underpass, bisa dilakukan rekayasa jalan dengan menerapkan satu arah.

Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan miliar untuk membangun underpass tersebut, yang harus dilakukan Pemko Medan, hanya untuk mengurangi kemacetan di jalan tersebut.

"Jadi, bukan jadi yang yang perlu kita lihat di sumber kemacetan. Jangan gara-gara orang orang lancar, kita jadi apa hancur kan gitu. Usaha usaha kecil semua di sana dan rata-rata itu adalah pribumi," tambahnya.

(JW/CSP)