“Karena ilegal, maka kasus ini tidak hanya menjadi masalah administratif perizinan. Tapi bisa menjadi urusan aparat penegak hukum (APH), yakni kepolisian,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Selasa (10/10).

Abyadi menjelaskan hal tersebut ketika ditanya wartawan hasil pertemuan dengan Dinas PTSP Provinsi, PTSP Medan dan Disperindag Medan, terkait tindaklanjut penanganan laporan masyarakat atas pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT GSA.

Pertemuan dengan tiga instansi teknis itu, berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, dipimpin Abyadi Siregar dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan James Panggabean dan Frian.

Hadir dari PTSP Provinsi Fachruddin Harahap dan G. Kemit. Dari PTSP Medan Baringin Pasaribu, Iqbal dan Tri Harjo dan dari Disperindag Medan adalah Vien Sinuhaji serta Dian Dewi Karmila.

Karena itu, lanjut Abyadi Siregar, dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa, agar masalah ini diproses secara pidana oleh kepolisian, maka warga Jalan Mangaan V, Lingkungan XIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Kota Medan yang merasa dirugikan, bisa saja membuat laporan pengaduan kepada kepolisian sehingga diproses secara pidana.

Dari pertemuan juga terungkap, bahwa PT GSA sebetulnya hanya memiliki izin KBLI jenis perdagangan. Bukan izin KBLI jenis industri. Izin yang dimiliki PT GSA masuk dalam KBLI 46100 dan 46900 yang berarti jenis usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa atau mendapatkan fee/keuntungan. Kemudian, klasifikasi usaha ini juga masuk jenis perdagangan besar berbagai macam barang.

Sebetulnya, lanjut Abyadi Siregar, sangat mudah untuk mengurus klasisifikasi perizinan usaha tersebut. Artinya, mudah untuk mendapatkan izin usaha.

Namun begitu, jelas Abyadi, badan usaha yang sudah memiliki izin, bukan berarti bebas melakukan pencemaran lingkungan.

“Perusahaan yang memiliki izin tapi mencemarkan lingkungan, itu wajib ditertibkan. Karena masyarakat wajib diselamatkan,” tegas Abyadi Siregar.

(JW/RZD)