Kedatangan Ketua DPRK dan Sekda Aceh Besar ini disambut langsung oleh Ketua MS Jantho, Dr M Redha Valevi SH MH, turut didampingi Sufriadi SHI selaku sekretaris dan Edy Yansyah Putra, S.E sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala MS Jantho.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRK dan Sekda Aceh Besar juga ikut menyemangati warga pencari keadilan serta pengacara yang terdapat di ruang tunggu Mahkamah Syar’iyah Jantho.

“Inilah bentuk implementasi zona integritas yang sesungguhnya untuk Aceh Besar. Kami berharap Mahkamah Syar’iyah Jantho dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Aceh Besar yang sedang mencari keadilan,” kata Ketua DPRK Aceh Besar yang biasa disapa dengan Cut IH.

“Kalau soal inovasi, saya tidak meragukan lagi. Apalagi MS Jantho dipimpin sahabat saya yang berjiwa membangun seperti Pak Redha Valevi. Terus berbenah dalam berbagai sektor dan memberikan sentuhan dengan hati yang tulus dalam setiap pelayanan. Kami dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, baik eksekutif dan legislatif siap mendukung dan bersinergi serta mendukung demi kelancaran implementasi penegakan hukum yang bermartabat secara holistik kepada masyarakat Aceh Besar,” kata Cut IH usai berkeliling melihat sarana dan prasana yang tersedia di Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Iskandar Ali Msi, Ketua DPRK Aceh Besar, yang kerap tampil nyentrik dengan kupiah Aceh dan rokok tembakau Nipah Aceh, mengatakan, implementasi dari sebuah produk hukum bukan cuma soal aturan semata, tapi juga ketersediaan anggaran bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan aturan dan melakukan proses penegakan hukum.

“Ini penting untuk peningkatan kualitas implementasi syariat islam. Maka, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Aceh besar konsern untuk mengalokasikan anggaran, baik itu dalam penyelesaian perkara Jinayat hingga eksekusi, maupun penyelesaian persoalan masyarakat Aceh Besar yang belum memiliki buku nikah akibat konflik Aceh dan tsunami pada 2004 silam, dalam klasifikasi kegiatan pelaksanaan sidang terpadu isbat nikah. Kenapa saya sampaikan terpadu, setelah selesai sidang isbat nikah masyarakat akan mendapatkan buku nikah dari KUA, KK serta KTP dan Akte Kelahiran anak pada hari itu juga, yang didukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar,” sebutnya.

Selain itu, Sekda Aceh Besar juga mengapresiasi pelayanan dan upaya pemenuhan sarana publik di Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan adanya layanan disabilitas, pojok e-Court, anjungan gugatan mandiri, layanan informasi peradilan, pos bantuan hukum, tempat ruang laktasi, ruang tunggu sidang bernuansa Instagramable yang unik dan menarik, ditambah Gazebo Meuseuraya untuk mediasi dan aanmaning eksekusi, serta sarana tempat bermain dan pojok baca hingga pengisian outlet di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar secara konsisten oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh.

“Kami berharap pelayanan prima dan optimal. Semoga MS Jantho segera mendapat kenaikan kelas ke jenjang Klas I B dan juga meraih predikat di zona integritas dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Ketua MS Jantho, M Redha Valevi SHi MH, menyambut secara antusias kunjungan Ketua DPRK dan Sekda Aceh Besar ke Gedung MS Jantho. “Ini bentuk perhatian dan sinergisitas dalam penyerapan informasi secara utuh oleh jajaran pimpinan paerah Kabupaten Aceh Besar terhadap masyarakat pencari keadilan. Pihak Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Kabupaten Aceh Besar, juga untuk dapat digunakan dalam perencanaan program peradilan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Besar,” ujar Ketua MS Jantho.

“Kunjungan sinergisitas pihak Pemkab Aceh besar ini secara moral akan memberikan spirit dan motivasi serta yang lebih tinggi bagi kami untuk berbuat yang lebih baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat Aceh yang mencari keadilan,” tutup Redha Valevi.

(REL/RZD)