Plt.Bupati Langkat Syah Afandin menjelaskan, pengurangan peningkatan kemiskinan ekstrim di Langkat masih belum sempurna apa yang diinginkan, walaupun dari pusat mendapatkan insentif sudah mencapai angka penurunan penanganan kemiskinan ekstrim.

" Semua ini salah saya selaku ketua tim, ke depannya saya berharap kepada desa-desa harus segerah memberikan data-data agar di verifikasi dan di validasi oleh tim demi memperbaiki serta mengatasi kemiskinan ekstrim di Langkat," ujar Afandin, Senin, (4/12).

Mengatasi kemiskinan ekstrim, sambung Afandin, tidak hanya memikirkan apa yang harus mereka makan saja namun juga harus memikirkan apa kebutuhan mereka sehingga bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri.

Seperti contoh di kecamatan yang daerah pesisir kita tidak bisa memberikan bantuan hanaya sekarung beras namun kita harus bersama memikirkan bagai mana daerah pesisir dengan mayoritas nelayan.

" Namun dia akan mencari ikan tidak memiliki sampan jadi itu yang harus kita pikirkan, atau pun bagi masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrim bagaimana pemerintah memberikan bantuan modal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan," ungkap Afandin.

Afandin menambahkan bahwa dirinya sebentar lagi habis masa jabatan dan jika ada ridoh Allah nanti disambung, kalau tidak harus ada yang dibuat semasa dirinya menjabat.

" Ini bukan tangung jawab kita antara kita dan pemerintah namun tanggung jawab yang sangat besar dan harus di pertanggung jawabkan kepada Allah apa yang sudah dilakukan sebagai pemimpin," pungkasnya.

Kepala Bapeda Langkat Rina Wahyuni Marpaung, menyampaikan latar belakang kegiatan ini untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Langkat telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Langkat.

" Di mana menjadi target 0% pada tahun 2024 ini sesuai dengan sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten," ujar Rina.

Untuk pelaksanaannya, sebut Rina, dimana strategi tersebut terdapatnya kantong-kantong kemiskinan kemudian dengan strategi peningkatan data sasaran perencanaan penganggaran integrasi program kegiatan dan melibatkan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral.

" Untuk dasar hukum pelaksanaan dengan adanya instruksi Presiden, Gubernur Sumatera Utara seta keputusan Bupati Langkat tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim," jelas Rina.

Sementara itu Sekdakab Langkat Amril, mengatakan, bahwa berkumpul di sini bersama-sama tentunya berbicara tentang kepentingan umat di Kabupaten Langkat terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Langkat.

Sehingga capaian itu pemerintah pusat memberikan insentif kepada 99 Kabupaten/Kota langkat salah satunya, terima kasih kepada tim sekretariat yang suda bekerja.

" Kita bedah sedikit dengan jumlah penduduk Kabupaten Langkat yang berjumlah 1 juta lebih kita mendapatkan dengan capaian kita 9,4 % masih banyak lagi penduduk kita yang masi berada di garis miskin," sebutnya.

Maka dari itu Amril berharap peran kepala desa dan lurah untuk segera memberikan data kepada tim untuk di verifikasi dan validasi jumlah kemiskinan yang ada di desa, dan juga kepada kepala desa agar memikirkan pengunaan anggaran desa untuk memikirkan penanganan kemiskinan ekstrim di desa bapak/ibu.

" Seperti yang sama kita ketahui bersama banyak anggaran desa hanya untuk pembangunan infrastruktur," pungkasnya

(HPG/CSP)