Kendati begitu, Soleh menegaskan bahwa kedaulatan kesehatan bukan berarti Indonesia mampu mengatasi seluruh penyakit tanpa dukungan pihak lain. Melainkan Indonesia lebih siap menghadapi berbagai penyakit, baik dari segi infrastruktur, tenaga kesehatan, hingga obat-obatan dan vaksinnya.

“Ketahanan kesehatan nasional memang PR kita sebagai bangsa. Kalau memang pemerintah serius mempersiapkan itu, mestinya 5-10 tahun (ke depan) kita bisa pegang. Tapi butuh konsistensi dan keterlibatan semua pihak,” kata Soleh dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Jumat (15/12).

“Tapi ketahanan kesehatan nasional itu bukan berarti kita bisa memenuhi semuanya sendirian, alone. Gak akan ada yang bisa sendirian. Kita tetap harus berkolaborasi dengan partner global dari berbagai negara. Karena ada banyak penyakit, apakah itu yang menular maupun tidak, yang terlalu besar untuk dihadapi sendiri oleh 1 atau 2 negara,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Soleh membeberkan sejumlah pencapaian Bio Farma di tingkat dunia, seperti menyediakan 76 persen kebutuhan vaksin polio global. Produk Bio Farma sendiri telah dipakai oleh hampir 700 juta orang di dunia setiap tahunnya.

Terkait kebutuhan dalam negeri, Bio Farma mampu memproduksi 8 dari 14 vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dari 35 bahan baku obat yang menjadi prioritas utama, BUMN ini sudah bisa mengembangkan 17 bahan baku dan sedang mempersiapkan yang ke-18. Dari 11 ribu obat yang beredar di tanah air, Bio Farma mampu menyediakan sebanyak 1.061 obat atau sekitar 10 persen.

“Walaupun PR kita masih banyak sekali, tapi kita harus bangga dengan pencapaian Bio Farma. Kami sebagai BUMN akan menggunakan seluruh kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di saat yang sama, kami berperan secara global. Jadi Bio Farma ini adalah BUMN yang paling siap go global,” ungkap Soleh.

Turut hadir pada diskusi tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Dia mengungkap bahwa kedaulatan kesehatan merupakan satu dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Joko Widodo. Perintah tersebut dituangkan oleh kementerian melalui enam pilar transformasi kesehatan.

Secara sederhana, Budi menjelaskan puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah, tidak perlu ke luar negeri untuk berobat, dokternya sejahtera, fundamental pembiayaan kesehatan yang kuat, hingga mandiri soal alat kesehatan termasuk yang berteknologi tinggi.

“Jadi perintah Pak Presiden saat itu lakukan transformasi kesehatan besar-besaran, karena kita terbukti tidak siap menghadapi pandemik (Covid-19) sebesar ini. Dan itu juga perintah undang-undang yang mengatakan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau nanti berobat masih ke Malaysia atau Singapura, itu artinya kita gak berdaulat,” ungkap Budi.

(REL/RZD)