Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Dadan Suparjo Suharmawijaya kepada Penjabat (Pj) Bupati Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Asrama, Nomor 18, Medan, Selasa (23/1).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief S. Trinugroho menyampaikan penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI merupakan langkah preventif untuk mencegah maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, hingga permintaan imbalan.

Evaluasi pelayanan publik telah berkembang sejak tahun 2015, mencakup pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan.

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, dalam opini penilaian ini ada 4 indikator yang menjadi acuan Ombudsman dalam menentukan penilaian.

"Tolak ukurnya kita ada empat indikator, ada input, proses, output sama pengelolaan pengaduan. Input itu termasuk didalamnya, misalkan ada kompetensi SDM, jadi kompetensi SDM atau penyelenggaran pelayanan publik ini mumpuni gak dengan tugasnya masing-masing, itu salah satu nilai, apakah mereka menguasai tentang prosedur layanan," kata Dadan.

Kemudian, kata Dadan, dari sisi proses, Ombudsman menilai tentang prosedural layana publik. Lalu kemudian dari sisi input proses output, apakah hasil layanan itu sudah tercapai atau tidak.

"Jadi para pengambil kebijakannya kita nilai, kemudian pelaksana pelanayan publiknya kita nilai juga itu dari sisi input. Kemudian dari sisi proses, di sana kita menilai tentang prosedur layanan dilaksanakan atau gak. Kemudian dari sisi input proses output nya, sudah tercapai atau tidak, itu dikembakikan ke indikator kinerjanya satker itu sendiri," sebutnya.

Dadan juga menjelaskan, dari sisi pengelolan pengaduannya, Ombudsman sebegai lembaga pengawasan mengutamakan tentang berjalan atau tidaknya pengawasan yang dilakukan.

"Pengaduannya bagaimana, jalan gak, termasuk aduan-aduan yang masuk di Ombudsman. Kemudian itu dikoreksi, diserahkan ke Pemda, jadi kita bukan banyak atau sedikitnya pengaduan, tapi pengaduan yang masuk itu diselesaikan dituntasakan atau tidak," ungkapnya.

"Termasuk kepatuhan menjalankan prodak Ombudsman, karena Ombudsman ada tindakan korektif ada rekomendasi sejauh mana dilaksanakan, Itu diantaranya penilian, kita objektif penilaiannya," pungkasnya.

Usai menerima piagam penghargaan tersebut, Pj. Bupati Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, menyampaikan hasil penilaian pelayanan publik yang diterima oleh Pemkab Paluta mencapai nilai 85,99 dengan predikat zona hijau, menandakan kualitas tinggi. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan.

Pj Bupati mengimbau kepada Kabag Organisasi untuk berperan aktif dalam merangkul organisasi perangkat daerah guna meningkatkan pelayanan publik tiap-tiap pusat pelayanan masyarakat.

(ONG/RZD)