Salah satunya hadir dari Inisiator Gerakan Gadget Sehat Indonesia (GGSI), Prof Ridha Dharmajaya. Dirinya mengkritisi sikap lembaga pendidikan tinggi tersebut yang justru membiarkan platform Pinjol memberikan pinjaman untuk cicilan kuliah peserta didiknya.

"Itu bukan solusi. Harusnya ada pembiayaan bantuan pemerintah untuk pendidikan. Bukan justru memakai platform pinjol, ini kan jebakan," kata Prof Ridha, Rabu (31/1).

Sebagai guru besar di fakultas kedokteran USU itu, Prof Ridha menilai ada interes bunga yang terlibat di dalamnya.

"Gak baiklah. Belum apa-apa nanti mahasiswa yang lulus justru dalam kondisi terikat dengan hutang. Tentu akan menjadi beban lain bagi mahasiswanya," tuturnya.

Prof Ridha menyarankan rektorat lebih wise atau bijaksana dalam melihat duduk perkaranya.

"Bagi mahasiwa yang bermasalah dengan tunggakan uang kuliah dicari jalan keluarnya bisa dengan memberikan kesempatan magang atau kerja paruh waktu di kampus agar bisa membiayai kuliahnya," ucap Prof Ridha.

Yang jadi masalah lanjutnya, jika kesempatan pinjaman online itu diberikan kepada seluruh mahasiswa.

"Jika pinjaman itu terbuka untuk semua mahasiswa itu tambah gak benar, sudah bisnis namanya," ungkap Prof Ridha lagi.

Kisruh pinjol ini pun sebelumnya ikut menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bendahara negara tersebut buka suara soal kisruh pembayaran uang kuliah di ITB yang dilakukan dengan fasilitas pinjaman peer to peer alias pinjaman online (pinjol).

Mulyani tak menutup mata adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan dana pinjaman. Sehingga ia berdiskusi dengan Dewan Pengawas Lembaga Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut dia, negara juga harus mengambil tanggung jawab agar bisa mengakomodir generasi mudanya untuk bisa menuntaskan studinya.

Salah satunya dengan merumuskan berbagai kebijakan agar dana pendidikan bisa dinikmati oleh masyarakat tak mampu.

"Poin saya adalah, sesuai dengan keinginan Indonesia jadi negara maju, dan negara maju identik dengan human capital, sumber daya yang baik kualitasnya, maka kita juga terus memperbaiki, mempertajam, meng-address berbagai isu mengenai human capital. Terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP," tuturnya, dilansir dari sejumlah laman.

Sebelumnya, ITB mendapat sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online (pinjol).

Sebuah akun @itbfess, mengunggah foto pamflet berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga.

Pada pamflet itu terdapat informasi program cicilan enam bulan hingga 12 bulan.

Proses pengajuan tanpa down payment (DP) dan tanpa jaminan apapun, layaknya aplikasi pinjol lainya.

Tertera nominal pengajuan biaya pendidikan sebesar Rp 12.500.000 dengan waktu 12 bulan. Nominal pengajuan biaya pendidikan tersebut dapat dicicil per bulan dengan biaya Rp 1.291.667.

Terdiri dari rincian durasi pembayaran 12 bulan, biaya bulanan platform 1.75 persen dan biaya persetujuan 3.00 persen.

(JW/RZD)