Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat, di mana warga setempat menuntut Kapolda Sumut turun tangan untuk memastikan pelaksanaan pemagaran berjalan lancar.

Keysha, seorang warga, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pembatalan pengamanan pemagaran yang diambil oleh pihak kepolisian. Menurutnya, ini bukanlah yang pertama kalinya kepolisian tidak mau ambil bagian dalam proses pemagaran yang menjadi program pemerintah.

"Di mana menurut informasi saya, bahwa Kabagops Polrestabes Medan membatalkan pelaksanaan sehingga proses pemagaran sampai saat ini belum juga terlaksana," katanya, Rabu (6/3).

Pihak warga khawatir tanpa pengamanan yang memadai, proses pemagaran Pasar Gambir dapat memicu konflik yang berpotensi berujung pada pertumpahan darah. Oleh karena itu, mereka mendesak Kapolda Sumut untuk memberikan perintah kepada bawahannya agar mendukung pelaksanaan pemagaran tersebut.

Keysha juga menyoroti cara pembatalan pelaksanaan pemagaran yang hanya dilakukan melalui pesan WhatsApp dari Kasi Trantib Percut Seituan. Menurutnya, hal ini tidaklah pantas dan aneh, mengingat pentingnya proses pemagaran untuk kepentingan bersama.

"Kita juga merasa aneh, lantaran pihak pemerintah Deliserdang bisa mengikuti imbauan Kabagops Polrestabes Medan dalam membatalkan pelaksanaan hanya dari WhatsApp. Ini kan sangat aneh," ucapnya,

Masyarakat berharap agar pihak kepolisian dapat lebih bijaksana dalam menangani kasus ini dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di Pasar Gambir. Sehingga, diharapkan kerja sama lintas sektor dapat tercapai untuk memastikan pelaksanaan pemagaran berjalan dengan lancar dan aman.

(JW/RZD)