Warga setempat, KP mengatakan bahwa Kasatpol PP yang membawahi proses penertiban PKL di Pasar Gambir terkesan buang badan. Di mana, beribu alasan diutarakan Kasatpol-PP Deliserdang ke pemegang proyek pemagaran Pasar Gambir.

Ia mendengar bahwa alasan klasik terus dilontarkan kepala Satpol-PP Deliserdang, mulai dari alasan kurang pengaman hingga tak siapnya pihak kepolisian lalu menunggu hasil rapat dan rapat.

"Apakah saat rapat hal-hal ini tak bisa dipikirkan. Apakah personel kepolisian dan Satpol-PP kurang personel. Harusnya ini tak perlu diungkapkan, lantaran pejabat seharusnya sudah memiliki formula. Ini kan terlalu klasik. Di mana sebelumnya sudah diucapkan antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi," ucapnya, Rabu (13/3).

"Ini pola-pola zaman dahulu yang menyulitkan program-program kemajuan daerah. Ini sudah jelas bertentangan dengan program presiden Jokowi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Masih dikatakan KP, teranyar ia mendapat kabar pembatalan secara sepihak dan tidak taat administrasi.

"Sebagai pejabat yang berwenang, harusnya bisa menjalankan perda dan perundang-undangan. Ini prosesnya begitu klasik hingga tidak ada kemajuan. Presiden Jokowi hampir 10 tahun memberantas birokrasi yang menyulitkan masyarakat, tapi kenapa pejabat di Deliserdang ini masih nekat melakukan itu," jelasnya.

Untuk itu sambung KP, ia berharap PJ Bupati Deliserdang jeli melihat persoalan ini.

Satu lagi, lanjutnya, kenapa dengan mudah penertiban PKL di Pasar Lubukpakam dilakukan lantaran besok Presiden Jokowi datang?

"Nah ini kan lucu. Karena Presiden Jokowi besok mau datang, itu pasar bisa ditertibkan. Artinya kan Satpol-PP sejauh ini mempunyai kewenangan dan power untuk penertiban. Kenapa di sana bisa, lantas di pasar Gambir tidak bisa?. Atau memang seperti ini kinerja Satpol-PP dalam mencari muka pimpian," pungkasnya.

(JW/RZD)