Nirwansyah Sukartara. (Analisadaily/Istimewa)
Oleh: Nirwansyah Sukartara*
Dari proses penjaringan ini terlihat sudah ada beberapa sejumlah tokoh yang mendaftar menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati maupun calon walikota serta calon wakil walikota. Di Sumut misalnya, ada nama Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut sebelumnya yang ikut dalam proses penjaringan di PDIP, PKS dan beberapa partai lainnya. Terkecuali Golkar dan Gerindra. Kemudian ada juga mantan Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua DPD Partai Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia selain mendapat tugas dari DPP Partai Golkar untuk maju, Musa Rajekshah juga telah mendaftar ke Partai Gerindra, dan mengambil formulir pendaftaran ke PKB, Demokrat, PDIP, Nasdem, PKS dan partai lainnya. Ada juga Bobby Nasution yang beberapa hari lalu sudah sah menjadi kader Partai Gerindra. Bobby juga mendapat tugas dari DPP Partai Golkar untuk maju. Selain itu ia juga mendaftar di Partai Gerindra dan PAN.
Bahkan juga dari data di sejumlah partai, ada nama-nama lainnya yang ikut mendaftar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumut walaupun selama ini sosoknya jarang terlihat dalam kegiatan publik. Untuk di tingkat Medan, ada beberapa nama yang ikut dalam mendaftar proses penjaringan ini, yakni Wakil Walikota Medan saat ini, Aulia Rahman. Juga nama El Barino Shah, Ketua Partai Hanura, ada juga nama Rudy Hermanto dari PDIP yang ikut dalam penjaringan bakal calon wakil walikota Medan. Sementara untuk tingkat bupati, di Kabupaten Deliserdang misalnya juga ada sejumlah nama yang mengikuti penjaringan di sejumlah partai di Deliserdang. Mereka yakni H Ali Yusuf Siregar, kemudian dari Gerindra ada Kiki Handoko, dan ada juga Asri Ludin Tambunan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang. Dari sejumlah nama-nama yang bertarung dalam penjaringan tersebut, besar harapan mereka dapat direkomendasikan partai untuk bertarung di Pilkada serentak. Dari beberapa nama itu pula masyarakat berharap harus lahir sosok-sosok yang diinginkan publik untuk bisa mengubah wajah daerah tersebut menjadi lebih baik dari saat sebelumnya. Untuk menemukan sosok-sosok calon yang diinginkan masyarakat ini, harusnya parpol bisa melakukan penjaringan secara objektif dan selektif. Tanpa harus melihat kepentingan si A, B dan kepentingan si C. Saya berpendapat seharusnya dalam proses penjaringan ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing parpol yang menentukan calon yang direkomendasikan juga harus melihat track record dari calon-calon yang mengikuti proses penjaringan di samping tingginya tingkat elektablitasnya. Parpol pun harus melihat pengalaman sang bakal calon, prestasinya, asalnya dan elemen lainnya. Harusnya untuk membangun daerah juga diperlukan bakal calon yang berasal dari daerah tersebut. Parpol di tingkat pusat juga harus mengakomodir dan mendengarkan suara pengurus parpol maupun kader parpol yang ada di daerah. Jangan sampai karena kepentingan di pusat, orang yang harusnya layak menjadi calon yang bertarung di Pilkada, jadi pupus harapannya karena kepentingan parpol di tingkat pusat. Parpol jangan membuat masyarakat kecewa. Jangan sampai mengutamakan politik dinasti yang membuat masyarakat menjadi apatis dan malas memilih serta tidak menggunakan hak demokrasinya pada pilkada nantinya. Masyarakat tidak ingin penjaringan ini hanya sekadar memenuhi administrasi saja. Kalau pada akhirnya sudah diketahui pemenangnya. Harusnya penjaringan ini bisa menjadi upaya untuk melahirkan calon yang berkualitas untuk bertarung di Pilkada serentak. Semoga ini semua bisa terwujud dengan baik. Dan yang terpenting, semoga proses penjaringan dan pilkada nantinya bisa berjalan dengan aman, kondusif serta persaudaraan antar masyarakat tetap terjaga dengan baik. Tidak malah terpecah belah gara-gara beda pilihan dalam pilkada. *Penulis adalah Dosen Mata Kuliah Pancasila di Universitas Satya Terra Bhinneka(BR)
