"Kemungkinan budaya makan ikan belum menjadi kebutuhan urgen atau pokok, seperti halnya kebutuhan komoditi kedelai untuk pemenuhan gizi atau protein pangan dalam kehidupan. Budaya makan ikan hanya ada di sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia bagian tengah dan timur, terlebih di masyarakat pesisir pantai," urai Ketua Umum DPP HNSI Pusat Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, usai melantik secara serentak pengurus DPD HNSI Sumut, DPC HNSI Kota Medan dan 15 pengurus DPC HNSI Kabupaten/Kota masa bakti 2004-2029 di Gedung OB Sya'ap Lantamal I Belawan, Medan, Jumat (30/5).

Menurutnya, harus kita sadari bersama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan dua pertiga luas wilayahnya lautan. Posisinya ada di equator, yang tidak pernah mengalami musim dingin. Artinya, wilayah ini tempatnya ikan dan tumbuhan laut sepanjang waktu, hasil pangan dari laut dengan kualitas protein tinggi melekat di dalamnya.

"Seharusnya produk ini yang dijadikan komoditi pokok pangan masyarakat Indonesia guna menaikkan kualitas seiring sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi globalisasi seiring didirikannya HNSI, yakni untuk mewujudkan nelayan sejahtera," sebut Sumardjono.

Selain itu, tambahnya, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam hal ekspor dan impor produk-produk ikan. Sebab, selama ini produk ikan tangkap dan budidaya fokus untuk kegiatan ekspor guna mendapatkan devisa negara, perlu diubah untuk produk perikanan tangkap atau perikanan budidaya justru difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai yang utama dan sebagian untuk ekspor.

"Untuk itu, perlu ada kebijakan tentang pengelolaan ikan terkait untuk menyejahterakan nelayan. Di sisi lain untuk kegiatan bersifat nasional, yaitu gerakan meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk menghadapi persaingan global yang sudah berlangsung," terangnya.

Selama ini, tambah Sumardjono, produk nelayan sangat sedikit berperan dan budaya makan hasil laut berkurang. Oleh sebab itu, tambahnya, perlu kebijakan bersifat mengikat antara lain mengubah budaya Bangsa Indonesia yang selama ini dalam pemenuhan protein bergantung protein nabati, diubah untuk gemar makanan laut.

Kebijakan ekspor ikan dan komoditi laut lainnya lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, serta meningkatkan produk-produk pangan hasil laut selain usaha perikanan tangkap, lebih ditingkatkan kepada perikanan budidaya baik di laut maupun di darat. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan terwujud sesuai tujuan didirikannya HNSI.

"Dengan dilantiknya Azlinda Marpaung sebagai Ketua DPD HNSI Sumut, diharapkan terjadi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan di Sumut," tegasnya.

Dia meminta pengurus DPD HNSI Sumut termasuk Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahmam Gafiqi SH serta pengurus 15 kabupaten/kota yang baru dilantik terus berkiprah hingga kesejahteraan nelayan terwujud

Ketua DPD HNSI Sumut Azlinda Marpaung meminta dukungan dari instansi terkait karena banyak masalah nelayan di Indonesia. "Mari sama-sama sama kita perjuangkan nasib nelayan. Kita selesaikan bersama istansi terkait, membantu HNSI untuk menyejahterakan nelayan. Mari kita makan ikan, karena ikan bergizi dan mengandung protein tinggi sehingga Indonesia menjadi negara maritim meski masih banyak anak-anak yang kurang gizi.

Usai melantik secara serentak pengurus DPD HNSI Sumut, DPC HNSI Kabupaten/Kota se-Sumut, Ketum DPP HNSI Laksmana TNI (Purn) Sumardjono menyerahkan pataka kepada Azlinda Marpaung untuk dikibarkan di seluruh Indonesia, memasangkan pin HNSI kepada para pengurus serta pemotongan nasi tumpeng dalam rangka memeriahkan HUT HNSI ke 51.

Hadir dalam pelantikan tersebut Gubsu periode 2018-2023 Edy Rahmayadi, Prof Ridha Dharmajaya selaku "Ayah Nelayan", Sekjen DPP HNSi Anton Leonard, Sp, MM, Bendahara Umum DPP HNSI Dewi Angreani Waketum DPP HNSI, Ketua Bidang OKK Yayan Ahmad Hambali, dan Staf Khusus Ketua Umum DPP HNSI Djoko Sungkono serta Laksma TNI (Purn) Faesal Manaf, Wadanlantamal I Belawan Kolonel (L) Siswo Widodo dan Kapolsek Belawan AKP Ponijo.

(HEN/RZD)