Acara ini berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumut pada Rabu (23/10/2024) dan dihadiri oleh jajaran manajemen, pemimpin divisi, serta pemimpin cabang Bank Sumut.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi, menyampaikan bahwa pinjaman daerah merupakan langkah strategis Bank Sumut untuk menyediakan solusi pembiayaan yang dapat mendorong percepatan pembangunan di sektor-sektor prioritas, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah (local content) dengan pendekatan green banking.

"Bank Sumut siap mendukung pemerintah daerah dengan skema pembiayaan yang efektif dan terukur sehingga dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Babay.

Acara ini juga diisi dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Ekonom Nasional dari Segara Research Institute, Dr. Pieter Abdullah dan Prof. Dr. Ir. R. Sabrina, M.Si yang merupakan mantan Birokrat Senior dan saat ini juga sebagai akademisi.

Prof. Sabrina dalam paparannya menjelaskan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan APBD yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, pengeluaran pembiayaan, dan kekurangan arus kas. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah harus sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

"Pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Program ini perlu direncanakan dengan baik dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah. Bank Sumut memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, yang akan meningkatkan branding dan memberikan nilai positif bagi Bank Sumut dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," jelasnya.

Ia berharap Bank Sumut dapat berperan aktif dalam mengkomunikasikan inisiatif ini kepada pemerintah daerah agar tercipta pemahaman yang jelas. “Saat ini merupakan momentum yang tepat, seiring dengan adanya pemerintahan baru,”ungkap Prof.Sabrina

Dr. Pieter dalam paparannya menjelaskan mengapa pemerintah perlu berutang. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan program pembangunan. "Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Sumut seharusnya dapat berperan sebagai ‘konsultan’ dalam pembangunan daerah, sesuai dengan visinya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang," ungkap Pieter.

Melalui kegiatan ini, Bank Sumut berharap dapat menyediakan solusi keuangan yang tepat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di seluruh Sumatera Utara serta mewujudkan visi bersama dalam memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

(NS/BR)