Pencairan dana desa ini dinilai janggal karena selama ini kepala desa selalu mengeluh akibat tidak ada pencairan dana desa beberapa bulan tetakhir ini. Namun, tiba tiba dana desa dicairkan.

Pantauan di Bank Sumut Sibuhuan, hingga Senin (25/11) sore para kepala desa masih antri menunggu proses pencairan dana desa.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Padanglawas, Haris Simbolon, menilai ada yang janggal dalam pencairan dana desa menjelang pencoplosan Pilkada Padanglawas.

"Ada apa kok baru sekarang minus hari 'H' dana desa dicairkan, ini patut kita curigai," ucap Haris.

Haris meminta masyarakat Padanglawas untuk tidak mau diarahkan apalagi dipaksa kepala desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan iming-iming uang dari dana desa.

Ia juga meminta peran aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk melakukan pengawasan, begitu juga aparat penegak hukum jika ada dana desa digunakan untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

Informasi diperoleh dari sejumlah kepala desa membenarkan adanya pencairan dana desa, namun dana yang dicairkan adalah Siltap, dana desa dari Juli sampai November.

"Iya ada pencairan, tapi dana Siltap sudah enam bulan tidak ada pencairan," sebut salah satu kepala desa dari Kecamatan Barumun Baru.

Sementara Rahmat Fauzan Daulay selaku ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Padanglawas, mengatakan jika benar pencairan dana Siltap kepala desa bersama perangkat desa se-Padanglawas benar berkaitan dengan pemenangan salah satu pasangan calon diharap kepada Bawaslu dan penegak hukum ditindak tegas.

"Ini menjadi pengawasan kita bersama, supaya tidak ada intimidasi dan penggunaan dana desa untuk pemenangan salah satu pasangan calon," tegas Rahmat.

(ATS/CSP)