Langkah ini menjadi inovasi strategis untuk memperkuat penanganan HIV/AIDS melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Demikian dikatakan Kadis Kesehatan Medan, Yuda Pratiwi, melalui Pengelola Program HIV AIDS Emilda dalam pertemuan yang digelar di Kantor KPA Sumut, Selasa (10/13).

Dia menjelaskan, program ini dilaksanakan dengan mekanisme Swakelola Tipe III, sesuai dengan Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021.

Melalui mekanisme ini, pemerintah dan organisasi masyarakat menjalin kerja sama untuk menjalankan program-program kesehatan, termasuk upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengalokasikan anggaran khusus pada tahun 2024 untuk program HIV. Dua kegiatan utama yang digelar adalah: Pertemuan percepatan skrining ibu hamil.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 November 2024 di Hermes Palace Hotel Medan. Dengan dihadiri 100 dokter dan bidan dari berbagai fasilitas kesehatan di Kota Medan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini HIV pada ibu hamil.

Skrining dini ini merupakan langkah penting untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.

Kedua, kontrak sosial peringatan Hari AIDS Sedunia 2024. Mengusung tema "Hak Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa," peringatan ini digelar pada 29 November 2024 di Kantor Wali Kota Medan.

Acara ini melibatkan 100 peserta dari berbagai komunitas, layanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat umum.

Diskusi yang digelar menyoroti pentingnya kesetaraan akses layanan kesehatan bagi ODHIV dan upaya menghapus stigma serta diskriminasi.

Data terkini dan komitmen Kota Medan hingga Juni 2023, Kota Medan mencatat 8.754 kasus kumulatif HIV/AIDS dengan 1.151 kematian.

Melihat tingginya angka kasus, Dinas Kesehatan Kota Medan menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama.

Dia menyampaikan bahwa kontrak sosial ini menjadi terobosan baru dalam pengelolaan anggaran dan penguatan program HIV di tingkat lokal.

“Kami berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi organisasi perangkat daerah lain untuk mengalokasikan anggaran dan memperluas kolaborasi dalam penanganan HIV/AIDS,” ujarnya.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, komunitas, dan mitra kerja, Kota Medan optimistis mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi ODHIV.

Hal tersebut diharapkan menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Penanganan HIV/AIDS yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Medan menjadi bukti nyata komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera bagi semua.

Adel dari Bappeda Medan, mengatakan, tahun ini pemerintah mencoba mencari kegiatan apa yang bisa ST3-kan dengan YP Adha. Dengan kondisi APBD dialihkan ke triwulan IV, St 3 akhirnya jalan.

Semua ini terjadi karena kepercayaan Dinkes kepada OMS dan harus ada kolaborasi juga dengan Bapeda. Ke depan, dia mengajak OMS ikut musrenmbang mulai di kelurahan agar bisa memasukkan program.

Saurma MGP Siahaan, Ketua YP ADHA Sumut mengapresiasi Dinkes Medan yang sudah memberikan kepercayaan kepada lembaga ini untuk menjalankan program dengan skema ST3.

“Dinkes Medan yang pertama melaksanakan skema ST3. Ini sudah suatu kemajuan. Kita berharap semua OPD juga melakukan hal serupa," ungkapnya.

Ke depan dia optimis akan lebih memaksimalkan lagi kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melanjutkan program penanggulangan HIV AIDS di Medan baik bersama instansi terkait maupun stakeholder lainnya.

Hadir beberapa OMS di antaranya Galatea, YMMA, PKBI, Komisi Penanggulangan AIDS Sumut dan lainnya.

(NAI/RZD)