Menurutnya, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan, meskipun opsi perubahan mekanisme pemilihan untuk jabatan tertentu dapat dipertimbangkan dengan kajian mendalam.

Kang Ferry menekankan bahwa Pilkada langsung, khususnya untuk jabatan Bupati dan Wali Kota, wajib dipertahankan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada otonomi daerah.

"Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/12).

Sementara itu, terkait opsi Gubernur dipilih oleh DPRD, Kang Ferry menilai usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi.

Biaya Demokrasi dan Tantangan Moral Hazard

Dalam kesempatan tersebut, Kang Ferry turut menyoroti tantangan dalam demokrasi langsung, salah satunya adalah biaya penyelenggaraan yang tinggi. Menurutnya, konsekuensi dari memberikan kekuasaan kepada rakyat adalah biaya pemilu yang besar.

"Meski demikian, saya yakin KPU sudah bekerja secara optimal dalam mengelola anggaran dengan efisien," jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung.

Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral hazard dalam proses politik, seperti politik transaksional, money politics, dan mahalnya biaya pencalonan.

"Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung," tegas Kang Ferry.

Demokrasi adalah Tujuan, Metode Bisa Disesuaikan

Lebih lanjut, Kang Ferry menjelaskan bahwa demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Meski demikian, ia menyatakan bahwa metode pelaksanaan demokrasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keterlibatan rakyat.

"Demokrasi adalah tujuan, sedangkan metode seperti pemilihan langsung atau melalui DPRD hanyalah alat. Perubahan metode harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menjaga keterlibatan rakyat secara maksimal," ujarnya.

Kang Ferry berharap diskusi terkait usulan perubahan mekanisme Pilkada tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran semata. Menurutnya, aspek keberlanjutan demokrasi di Indonesia juga harus menjadi prioritas dalam kajian ini.

"Evaluasi yang diperlukan seharusnya difokuskan pada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penguatan integritas sistem politik. Bukan justru pada perubahan mekanisme demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Peran Startegis Partai Politik

Kang Ferry menegaskan, partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan metode demokrasi yang tepat. Partai Perindo, lanjutnya, akan terus mendorong diskusi mendalam untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kedaulatan rakyat.

"Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia," pungkas Kang Ferry.

(RZD)