Analisadaily.com, Medan- Kepala Badan Gizi Nasional Dr Ir Dadan Hindayana menegaskan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seluruhnya berasal dari APBN.
“Hal ini sudah ditegaskan Presiden Prabowo, berapapun anggarannya akan disiapkan dari APBN. Jadi, tidak perlu ada sharing anggaran dari pemerintah daerah,” katanya saat menghadiri Pengukuhan Guru Besar Prof Dr Dra Ivan Elisabeth Purba SH MKes di kampus Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia, di gedung IGN Washington Purba Hall, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, kalaupun pemerintah daerah ingin membantu menyukseskan program ini menjadi lebih cepat, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama soal infrastruktur dan membina rantai pasokan.
Dia menambahkan, saat ini program MBG yang akan dijalankan penuh pada akhir 2025 membutuhkan persiapan luar biasa. Tiga faktor utama menjadi kunci keberhasilan program ini yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Untuk nggaran untuk program ini sudah dipastikan tersedia, dengan pemotongan anggaran dari berbagai kementerian untuk mendukung implementasi makan gratis. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan SDM dan infrastruktur.
"Kami membutuhkan sekitar 30.000 ahli gizi untuk memastikan keberhasilan program ini. Saat ini, baru tersedia 2.000 tenaga ahli, dan rekrutmennya baru akan selesai pada bulan Juli 2025. Oleh karena itu, program ini baru bisa berjalan penuh pada Agustus," jelasnya.
Selain tenaga ahli, infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Pemerintah akan membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dengan standar ketat, termasuk memastikan kebutuhan kalori setiap anak terpenuhi sesuai usia mereka-350 kalori untuk anak TK dan 750 kalori untuk siswa SMA.
Yang menarik, lanjutnya, komposisi menu makan gratis ini akan berbasis sumber daya lokal dan preferensi budaya daerah. "Tidak ada standar nasional yang kaku. Misalnya, di Medan, di mana masyarakat menyukai santan, maka menu akan lebih banyak mengandung santan, tetapi tetap seimbang secara gizi," jelasnya.
Kebersihan dan keamanan pangan
Faktor lain yang diperhatikan adalah kebersihan dan keamanan pangan. Semua makanan akan disiapkan dalam fasilitas higienis dengan peralatan berbasis stainless steel, serta bahan baku yang segar dan bebas dari zat berbahaya.
Selain manfaat bagi anak-anak, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi positif. "Pesantren, sekolah swasta, dan sekolah berbasis keagamaan bisa menjadi mitra program ini. Dengan begitu, masyarakat sekitar, terutama petani dan peternak, akan lebih produktif karena bahan pangan dipasok dari lokal," ujarnya.
Dia menambahkan lagi, saat ini baru ada 246 satuan layanan didirikan di 34 provinsi, dengan 500 layanan tambahan direncanakan pada Februari 2025 di 36 provinsi. Program ini diharapkan berjalan lebih cepat di Sumatera Utara, dengan konsultasi lebih lanjut bagi daerah yang ingin segera mengimplementasikannya.
"Ini adalah kerja keras luar biasa, dan kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar program makan gratis dapat berjalan dengan sukses," tutupnya
Untuk satu SPPG mencakup 3000 penerima manfaat, bumil, ibu menyusui, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Jumlah sekolahnya tergantung jumlah murid. Sementara ini yang banyak SD dan SMP.
Khusus untuk Sumut, jelasnya, saat ini, baru ada satu SPPG. Nanti pada pertengahan Februari akan ada tambahan 6 SPPG lagi, sehingga akan lebih banyak penerima manfaat yang merasakan program ini.
Untuk masalah infrastruktur, katanya, BGN juga sedang berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan Polri, TNI, NU, Muhammadiyah dengan asosiasi yang memang bisa terlibat pembangunan infrastruktur lebih cepat.
"Kita butuh 30 ribuan SPPG untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Sekarang, baru 246 atau masih 0,8 persen. Tapi, dalam waktu dekat akan meningkat karena semakin banyak orang tahu. Kita optimis, program ini berhasil," katanya.
