Yousef bin Trad Al Saadoun menyatakan hal itu dalam artikel di surat kabar Okaz pada Jumat sebagai respons terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Trump sudah beberapa kali mengusulkan relokasi tersebut, dengan dalih bahwa AS akan melakukan rekonstruksi di wilayah kantong Palestina dan menjadikannya "Riviera Timur Tengah."

"Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Timur Tengah, sebaiknya dia memindahkan warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland, tentu saja setelah mencaploknya terlebih dahulu," tulis Al Saadoun dilansir dari Antara, Senin (10/2).

Dia juga menyerukan agar rakyat Palestina tetap bersatu, karena "yang terburuk belum datang." Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya meminta warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka sendiri.

"Orang-orang Saudi bisa membuat negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana," kata Netanyahu pada Kamis.

Kecaman Internasional

Usulan Trump agar warga Gaza direlokasi ke negara lain mendapat kecaman dari Palestina, negara-negara Arab, dan negara-negara lain seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris. Al Saadoun menolak gagasan Netanyahu agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi.

"Zionis dan sekutu mereka harus sadar bahwa mereka tak akan berhasil menyeret pemimpin Saudi ke dalam jebakan media dan tekanan politik yang menyesatkan," kata dia.

Al Saadoun juga mengkritik kebijakan Trump dengan mengatakan bahwa keputusan buruk sering kali dibuat oleh mereka yang "mengabaikan pengetahuan dan pengalaman" serta menolak berkonsultasi dengan para ahli.
Dia menuduh AS mengadopsi kebijakan Israel secara membabi buta.

"Kebijakan luar negeri resmi AS kini berupaya melegalkan pendudukan tidak sah atas tanah berdaulat dan melakukan pembersihan etnis terhadap penduduknya. Keduanya adalah metode yang digunakan Israel dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," tulis Al Saadoun dalam artikel tersebut.

Pada Minggu, pemerintah Arab Saudi mengecam keras pernyataan Netanyahu dan menegaskan hak rakyat Palestina atas tanah air mereka sendiri.

Dewan Syura Arab Saudi, yang anggotanya ditunjuk oleh raja, berperan sebagai badan penasihat dalam kebijakan dan perundang-undangan. Namun, lembaga ini tidak memiliki kekuasaan legislatif, tetapi hanya fokus pada penyusunan undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.

(CSP)