"Tanpa sumber daya yang memadai, diperkirakan 12,8 juta orang pengungsi, termasuk 6,3 juta anak-anak, akan kehilangan intervensi kesehatan yang menyelamatkan nyawa pada tahun 2025," kata Allen Maina, Kepala Kesehatan Masyarakat UNHCR, dalam konferensi pers di PBB di Jenewa, Jumat (28/3), merujuk pada pemotongan dana bantuan luar negeri AS.

Dilansir dari Antara, Sabtu (29/3), Maina menjelaskan bahwa program kesehatan dan gizi bagi para pengungsi serta komunitas tuan rumah mereka semakin memburuk dengan cepat.

Situasi ini diperparah oleh pengurangan anggaran pemerintah negara tuan rumah, yang meningkatkan risiko wabah penyakit, malnutrisi, penyakit kronis yang tidak terobati, serta masalah kesehatan mental.

"Ketika dukungan untuk layanan kesehatan pengungsi dikurangi, mereka akan dipaksa membayar sendiri -- padahal mereka tidak memiliki dana -- dan akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang sudah terbebani, sehingga membanjiri klinik serta rumah sakit setempat," ujarnya.

Ia mengungkapkan beberapa contoh mengkhawatirkan dari berbagai wilayah. Di Bangladesh, satu juta pengungsi Rohingya terancam kehilangan layanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan kehamilan bagi 40.000 ibu hamil dan perawatan bagi 19.000 anak yang mengalami malnutrisi.

"Di Republik Demokratik Kongo, sistem kesehatan berada di ambang kehancuran," katanya, seraya menambahkan bahwa anggaran kesehatan UNHCR untuk negara tersebut telah dipangkas hingga 87 persen.

Sementara itu, di Mesir, "semua perawatan medis bagi pengungsi telah dihentikan, kecuali prosedur darurat yang menyelamatkan nyawa."

Maina juga menyoroti dampak mematikan dari pemotongan dana terhadap anak-anak.

"Di wilayah Gambella, Ethiopia, sembilan anak di bawah usia lima tahun yang mengalami malnutrisi akut dikeluarkan dari perawatan sebelum mereka pulih sepenuhnya dan dialihkan ke program rawat jalan -- kemungkinan besar mengakibatkan kematian mereka."

"Setiap hari ketidakpastian finansial ini berlanjut, dampaknya terhadap jutaan pria, wanita, dan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan akan semakin besar," pungkasnya.

(ANT/CSP)