Pasalnya, banyak program hanya copy paste seperti pemasangan pipa distribusi air bersih di beberapa titik yang nilainya dibuat sama.

"Kok bisa sama nilai harga yang akan dibutuhkan di semua titik. Apa semua sama panjang pipa yang akan dipasang ke rumah rumah. Tentu kan berbeda beda, maka nilainya pasti berbeda," cetus Lailatul Badri dalam Rapat Evaluasi dengan Dinas PKPCKTR Kota Medan di ruang Komisi IV yang dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak yang digelar di gedung DPRD Medan, Senin (21/4).

Menurut Lela sapaan akrab politisi PKB itu, sepatutnya pihak Dinas PKPCKTR melakukan survei ke lapangan berapa panjang kebutuhan pipa yang akan dipasang di satu titik. Dengan begitu dapat menghasilkan yang maksimal dan benar benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Ke depan kita harapkan dilakukan perencanaan program yang matang dan profesional. Sehingga anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran," tandas Lela.

Kritikan pedas tidak sampai di situ saja, Lailatul Badri juga menyoroti pengawasan bangunan. Menurutnya, selama Komisi IV DPRD Medan melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan.

Ternyata, kata Lela, hampir 80 persen pendirian bangunan di Kota Medan bermasalah. Sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran PAD yang cukup besar.

Selain kebocoran PAD juga menjadikan pelanggaran estetika kota yang menimbulkan pendirian bangunan menjadikan kota Medan semrawut.

Contoh pembiaran pelanggaran itu seperti pelanggaran roilen atau sempadan bangunan namun tetap berdiri tanpa tindakan. Begitu juga bangunan banyak melanggar jalur hijau namun tetap berdiri mulus.

"Belum lagi sarat dengan pelanggaran tetapi berdiri mulus. Tidak ada izin terkait unit dan pelanggaran izin jumlah lantai. Penyimpangan itu terkesan ada pembiaran," tuding Lela seraya mengatakan terkait biaya konsultan untuk pendirian bangunan selalu dikeluhkan warga pendiri bangunan. (mc)

(RZD)