Banyak alumni dan mahasiswa UDA mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan ini, terutama mengingat kondisi yayasan yang sedang mengalami dualisme.

A. Sinuhaji, alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), menyayangkan tindakan Ansori Lubis yang dinilai tidak membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, justru menambah kerumitan.

"Seharusnya, beliau bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini demi kemajuan UDA yang lebih baik," ucapnya dalam pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alumni, Rabu (30/4).

Keputusan pengunduran diri Ansori Lubis dinilai tidak bertanggung jawab, terutama di saat kampus sedang menghadapi konflik internal.

"Dengan mundurnya beliau, konflik di universitas ini semakin meruncing, bahkan munculnya sebutan dua rektor," tegas Sinuhaji, yang menyayangkan dampak keputusan ini terhadap ribuan mahasiswa lainnya.

Alumni lain, S. Peranginangi dari Fakultas Hukum, juga mengekspresikan keprihatinannya. Ia berpendapat bahwa pengunduran diri di tengah situasi yayasan yang kompleks menciptakan kecurigaan akan kurangnya komitmen untuk memajukan UDA.

"Kami sangat berharap situasi ini tidak merugikan mahasiswa kami," ujarnya.

Komunitas mahasiswa UDA pun turut bersuara, berharap agar yayasan dan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama demi memperbaiki keadaan.

"Kami berharap semua pihak dapat berpikir jernih dan tidak mementingkan kepentingan pribadi," ungkap salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Surat pengunduran diri yang disebarluaskan media di Medan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan mendalam mengenai kondisi pribadi dan profesional Ansori Lubis.

Dalam suratnya, ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menekankan harapannya agar UDA dapat berkembang lebih baik di masa depan.

Sementara itu, pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, melalui Kepala LLDIKTI Prof. Saiful Anwar Matondang, mengaku telah mengetahui pengunduran diri Ansori Lubis dan berharap kondisi ini tidak mengganggu proses akademik di UDA.

"Kami berharap Tri Dharma perguruan tinggi dapat berjalan dengan semestinya," katanya.

Kondisi dualisme yayasan di UDA saat ini menjadi perhatian serius, di mana status pendaftaran gugatan terkait yayasan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan.

Hal ini menambah kompleksitas yang harus dihadapi oleh pengurus dan civitas akademik di UDA.

(JW/RZD)