Meskipun sempat diwarnai perlawanan, proses eksekusi bangunan rumah dan tempat usaha tersebut berjalan lancar. Dua unit alat berat ekskavator merobohkan lebih dari sepuluh bangunan yang berdiri di atas lahan sengketa tersebut.

Bangunan-bangunan yang dieksekusi meliputi rumah tinggal, perusahaan, hingga kantor bank. Warga yang terdampak akhirnya pasrah saat barang-barang mereka dikeluarkan secara paksa dari bangunan.

Sebelum tindakan eksekusi dilakukan, tim juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam terlebih dahulu membacakan surat penetapan eksekusi.

Bistok Arnold Sianipar, salah seorang anggota tim Juru Sita PN Lubuk Pakam, menjelaskan bahwa eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 19/Pdt.Eks/2023/PN Lbp jo.242/Pdt.G/2020/PN Lbp.

"Penggugat dalam perkara ini adalah PT United Orta Berjaya yang melawan 19 tergugat," jelas Bistok di lokasi eksekusi, didampingi oleh timnya yang terdiri dari Ashari Siregar dan Agustinus.

Lebih lanjut, Bistok menerangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terhadap 19 pihak tergugat yang terdiri dari masyarakat, pengusaha, dan pihak perbankan.

Sementara itu, salah seorang warga tergugat, Darwita (77), mengaku telah menduduki lahan tersebut selama puluhan tahun dan merupakan ahli waris dari orang tuanya serta memiliki Surat Keputusan (SK) Camat.

"Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini. Pajaknya kami bayar kepada pemerintah. Kami punya SK Camat," ujar Darwita sambil duduk di kursi roda didampingi suaminya, Asmaradana (83).

Darwita berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib mereka dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi warganya.

"Katanya saja Indonesia sudah merdeka, tapi rakyatnya digusur dan tidak punya tempat tinggal," lirihnya mengungkapkan kesedihannya.

(RZD/RZD)