Anggota DPRDSU Beli Baju Miliaran Rupiah (analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Di tengah seruan efisiensi anggaran dan prioritas pada pemulihan ekonomi rakyat, publik dikejutkan dengan anggaran fantastis yang digelontorkan untuk pengadaan pakaian anggota dewan.
Jika dijumlahkan, total anggaran belanja pakaian dinas mencapai lebih dari Rp2 miliar. Jumlah ini sontak menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat di mana letak prioritas dewan terhadap kondisi riil masyarakat yang masih berjuang dalam pemulihan ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian global.
Tak hanya soal jumlah, yang juga dipersoalkan adalah urgensi dari belanja pakaian dinas dalam jumlah dan nominal sebesar itu. Apakah kinerja dewan ditentukan oleh jumlah stel jas yang dimiliki, atau oleh kemampuan mereka menyuarakan kepentingan rakyat.
Pemerintah dan lembaga legislatif memang memiliki hak anggaran, namun penggunaan dana publik idealnya harus mencerminkan kepekaan terhadap situasi sosial-ekonomi. Ketika banyak daerah kekurangan anggaran untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik, pembelanjaan busana mewah dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, Nezar Djoeli diminta komentar menegaskan, kegiatan pengadaan baju dinas dewan ini mencederai dan patut diduga adanya kejahatan penganggaran dalam melaksanakan proses lelangnya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai, semacam ada pemborosan karena kerap sekali anggota dewan dalam sidang paripurna atau pun rapat banggar, Ranperda atau komisi cenderung jarang menggunakan seragam yang sudah dibuat demikian juga saat kunker.
Dia melihat hal ini adanya indikasi kejahatan yang sudah terstruktur dan masif dalam proses-prosesnya. Untuk itu, Gubernur Sumut harus bisa meminta Sekwan agar mampu berdiskusi sama pimpinan dewan dan fraksi atas kegiatan rutin yang menyedot anggaran sedemikian besar bisa diminimalisir.
Ketua PSI Sumut ini bahkan meminta agar Gubsu Bobby Nasution memberikan peringatan pada oknum Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Utara, bila dipandang perlu untuk semangat kolaborasi Sumut Berkah, sosok oknum Sekwan DPRD Provinsi Sumut ini layak di non jobkan.(nai) (NAI/NAI)
