Langkah tegas ini diambil menyusul hasil investigasi internal IMM yang menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pengondisian proyek, dan dugaan pengaturan anggaran yang mengarah ke praktik sistemik KKN.

“Kami tidak lagi bicara asumsi. Ini sudah masuk tahap laporan resmi. Bukti-bukti awal kami cukup kuat menunjukkan adanya dugaan korupsi terstruktur yang melibatkan Kadis dan Sekdis Perkim Sumut,” tegas Azis Azhari Koordinator Aksi DPD IMM Sumut di hadapan media, Selasa (3/6/2025).

IMM Sumut menilai Dinas Perkim telah menjadi sarang permainan anggaran yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kroni, melenceng jauh dari prinsip pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

“Institusi negara bukan tempat dagang proyek atau bancakan uang rakyat. Ini soal moral, integritas, dan tanggung jawab publik. Jika aparat penegak hukum lamban, maka kami pastikan: gelombang aksi akan kami kerahkan tanpa kompromi,” lanjutnya.

Dalam laporan yang dilayangkan ke Polda dan Kejati, IMM Sumut turut menyertakan yang menjadi dasar-dasar tuntutan dalam pelaporan dugaan, Tidak mengindahkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pengadaan barang yang tidak ada urgensinya, nepotisme penyalahgunaan wewenang dalam perekrutan karyawan, & KKN di Anggaran APBD 2024. Dalam Hal ini Kadis & Sekdis Perkim Sumut Harus bertanggung Jawab Penuh.

DPD IMM Sumut juga meminta Kapolda Sumut dan Kepala Kejati Sumut bertindak cepat dan transparan dalam menangani laporan ini.

“Rakyat Sumut berhak tahu siapa yang merampok hak mereka di balik meja kekuasaan. Jangan lindungi pelaku. Jangan tutup mata. Kami akan kawal ini sampai ke meja hijau!”

IMM Sumut menegaskan ini bukan hanya soal oknum, tapi soal membongkar praktik busuk dalam birokrasi yang selama ini tak tersentuh hukum. DPD IMM pun siap menyeret kasus ini hingga ke tingkat nasional jika proses penegakan hukum di daerah terindikasi mandek.

(NAI/NAI)