Analisadaily.com, Medan - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, menyampaikan kesimpulan hasil resesnya dengan nada serius dan penuh tekanan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah nyata menyikapi berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di Dapil Sumut V, khususnya Kabupaten Batubara dan Asahan.
Hal itu ditegaskannya usai pelaksanaan reses di Daerah Pemilihan Dapil Sumut V (Kabupaten Batubara-Asahan dan Kota Tanjungbalai) pada reses III sidang I 2024-2025 dari 18 hingga 27 Juni 2025 di sidang paripurna DPRD Sumut, Senin (30/6/2025).
Yahdi melaksanakan reses di 13 titik, mulai Simpang Gambus (Lima Puluh), Gambus Laut (Lima Puluh Pesisir), Pematang Panjang (Air Putih), Dwi Sri (Laut Tador), Ujung Kubu (Nibung Angus), Mekar Baru (Datuk Tanah Datar), Medang (Medang Deras), P. Kuing (Sei Suka), Sumber Rejo (Datok Lima Puluh), Benteng (Talawi), Meranti (Meranti), Subur (Air Joman) dan Air Teluk Kiri (Teluk Dalam).
Didepan gubernur yang di wakili Wakil Gubernur Sumut H Surya BSc, Yahdi menyuarakan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang tak kunjung tuntas, mulai dari kerusakan sistem irigasi yang mengancam ketahanan pangan, buruknya infrastruktur, persoalan pelayanan dasar, hingga judi online dan narkoba.
"Demi mendukung program swasembada dan kedaulatan pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita poin ke-2, kami mendesak pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur pendukung pertanian," tegas Yahdi.
Ia mencontohkan kerusakan Bendung Sei Dalu-dalu di Desa Sukaraja, Air Putih, Batubara, yang selama tiga musim tanam terakhir tak mampu menyuplai air ke area irigasi DI Cinta Dame/Cinta Maju dan Purwodadi seluas 1.460 hektare. Penyebabnya, bendung pelimpasan air rusak parah, mengakibatkan debit air ke saluran primer sepanjang hampir 9 km sangat minim.
Masalah serupa terjadi di Bendung Bifurcation Intake Tanjung Muda, yang tersumbat sedimentasi sungai hingga 7 km, sehingga menghentikan aliran air ke DI Tanjung Muda, DI Perkotaan, dan DI Simodong. Dampaknya, lebih dari 10 ribu hektare sawah terancam gagal tanam dan gagal panen.
"Situasi ini sangat serius. Jika tidak segera ditangani, kita akan menghadapi krisis produksi pangan lokal," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tanggul-tanggul kritis dan tebing sungai yang longsor di sejumlah desa seperti Kampung Kelapa, Pakam Raya Selatan, dan Kuala Indah. Yahdi menegaskan bahwa rehabilitasi dan normalisasi sungai-sungai besar seperti Sungai Tanjung, Sungai Sipare-pare, dan Sungai Dalu-dalu harus menjadi perhatian utama Pemprov Sumut.
Menjawab harapan rakyat yang menginginkan infrastruktur daerah yang lebih layak, Yahdi mendesak agar Program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota terus dilanjutkan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ia juga menekankan pentingnya program bantuan hibah untuk rumah ibadah, sekolah, dan UMKM. Karena, permohonan bantuan hibah dalam program hibah rumah ibadah, sekolah dan UMKM semakin meningkat. Begitu juga, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) agar tetap dilanjutkan.
"Permintaan masyarakat akan bantuan UMKM, ternak, alat pertanian, hingga Jalan Usaha Tani (JUT) terus meningkat. Pemerintah harus menjawab dengan program nyata, bukan janji," imbuhnya.
Selain itu, kekhawatiran warga soal kecelakaan di jalur kereta api Bandar Tinggi-Kwala Tanjung juga disoroti. Sudah lebih dari 10 nyawa melayang akibat tak adanya palang pintu di 5 (lima) titik perlintasan. Yahdi meminta PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, dan pemerintah segera memasang palang permanen atau minimal palang manual yang dikelola warga dan desa.
Tak hanya infrastruktur, Yahdi juga menyampaikan keresahan warga soal maraknya begal, narkoba, dan judi online. "Judi online sudah sangat meresahkan, ini darurat moral! Kami mendesak aparat dan pemerintah ambil langkah konkret memberantasnya sampai ke akar-akarnya," tandas Yahdi dengan suara meninggi.
Terakhir, Yahdi menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di sejumlah wilayah untuk lebih dimaksimalkan. Ia mendesak Pemprov Sumut segera merealisasikan Program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan cepat.
"Kami tidak ingin mendengar lagi ada rakyat yang ditolak rumah sakit karena masalah administrasi. Negara wajib hadir untuk rakyatnya," tutupnya.
(NAI/NAI)
