Analisadaily.com, Medan – Ancaman gagal tanam dan gagal panen menghantui ribuan petani di Kabupaten Asahan dan Batubara akibat kerusakan sejumlah bendungan dan saluran irigasi. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Ebenejer Sitorus.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/7/2025), politisi Partai Hanura itu menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur irigasi yang tidak segera ditangani akan berdampak besar terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
"Kami sangat prihatin. Ribuan hektare lahan pertanian di Asahan dan Batubara gagal mendapatkan air selama tiga musim tanam terakhir. Pemerintah harus segera melakukan rehabilitasi dan normalisasi bendungan serta saluran irigasi," ujar Ebenejer.
Salah satu yang paling terdampak adalah areal pertanian di Desa Cinta Dame, Cinta Maju, dan Purwodadi, Kabupaten Batubara. Sekitar 1.460 hektare sawah di daerah ini tidak mendapat pasokan air dari Bendungan Sei Dalu-dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih.
"Kerusakan pada bendungan pelimpahan air mengakibatkan penurunan debit air yang mengalir ke saluran primer sepanjang hampir 9 kilometer. Akibatnya, sawah-sawah ini kekeringan," jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada Bendungan Bifurcation Intake Tanjung Muda, yang seharusnya memasok air untuk tiga Daerah Irigasi (DI): Tanjung Muda, Perkotaan, dan Simodong, dengan total cakupan 10.065 hektare.
Namun, bendungan tersebut kini tertutup sedimentasi parah akibat pendangkalan sungai sepanjang lebih dari 7.000 meter. Akibatnya, suplai air ke areal persawahan terhenti total.
"Aliran air ke Sungai Tanjung tersumbat. Ketiga DI tersebut lumpuh dan ribuan petani gagal tanam," ungkap Ebenejer.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah tanggul dan tebing sungai seperti Sungai Dalu-dalu, Sungai Tanjung, dan Sungai Sipare-pare dalam kondisi kritis, rawan longsor dan banjir saat musim hujan tiba.
DPRD Sumut mendorong agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius, terutama dalam mendukung program swasembada dan kedaulatan pangan yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
“Kita butuh langkah konkret. Normalisasi sungai, rehabilitasi bendungan, dan penguatan tebing harus menjadi prioritas. Jangan sampai Sumatera Utara kekurangan produksi pangan karena kita abai pada infrastruktur pendukung pertanian,” tegasnya.
Ebenejer berharap permasalahan ini segera ditanggapi lintas sektor, baik dari Balai Wilayah Sungai, Dinas SDA, maupun Kementerian Pertanian dan PUPR, agar solusi jangka panjang dapat segera direalisasikan demi keberlangsungan hidup petani di Sumut.
(NAI/NAI)
