Analisadaily.com, Medan - Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membenahi sektor pendidikan dan tata kelola anggaran dan mengatasi sejumlah masalah sosial lainnya di Sumut.
Demikian beberapa poin jawaban Gubsu dalam jawaban tertulisnya yang dibacakan Sekdaprovsu Togap Simangunsong dalam sidang paripurna jawaban Gubsu atas pandangan fraksi di DPRD Sumut, Selasa (22/7/2025).
Menanggapi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait usulan pembangunan gedung sekolah baru dan perbaikan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Medan Deli, Gubsu mengakui hal tersebut menjadi poin penting untuk disiapkan. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur pendidikan sebagai faktor kunci dalam mendukung proses belajar mengajar yang optimal.
Menurutnya, usulan pembangunan SMA dan SMK Negeri di wilayah tersebut akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peserta didik.
Sementara menanggapi pandangan Fraksi Gerindra mengenai ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang menyebabkan beberapa kali pergeseran anggaran di lingkungan Pemprov Sumut, Gubernur menjelaskan bahwa perubahan anggaran yang terjadi sepanjang tahun 2024 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa kebutuhan strategis.
"Pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, penanganan dampak bencana alam, mendukung pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, serta kebutuhan mendesak lainnya yang alokasinya belum tersedia atau belum cukup tersedia," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pergeseran anggaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pergeseran anggaran harus disertai perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan wajib diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Kemudian menjawab beberapa persoalan yang diungkapkan FPKS, Gubsu menyampaikan, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba terus digencarkan melalui sinergi dengan 4.500 relawan di 19 kabupaten/kota. Pemerintah juga menjalankan program "Desa Bersinar" bekerja sama dengan tenaga pendidik untuk menyosialisasikan bahaya narkoba di sekolah-sekolah.
Selain itu, digitalisasi pemberantasan narkoba diperkuat melalui aplikasi "Setiap Bersinar" yang memungkinkan pelaporan rahasia dan cepat. Pemerintah juga menggandeng keluarga dengan pelatihan ketahanan keluarga anti-narkoba sebagai garda terdepan mencegah penyalahgunaan.
Begitu juga memberantas judi online, Gubernur mengungkapkan bahwa hingga 17 Desember 2024, pemerintah telah memblokir dan menghapus sekitar 5,4 juta konten judi online. Pemprov Sumut aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Kominfo untuk terus memblokir situs dan akun terafiliasi. Sosialisasi bahaya judi online juga dilakukan melalui media sosial dan situs resmi pemerintah.
Menjawab persoalan kelangkaan dan tingginya harga pupuk, Gubernur menjelaskan, ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2024 meningkat sebesar 24,67% menjadi 452.810 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan pupuk organik sebanyak 25,5 ton dan pupuk hayati cair sebanyak 11.767 liter untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan menekan peredaran pupuk palsu.
Terkait tambang ilegal (galian C) yang berpotensi menyebabkan bencana alam, Pemprov mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin penambangan terlebih dahulu. Rekomendasi teknis dikeluarkan secara ketat dengan memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan morfologi sungai.
Soal pertanyaan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan perusahaan perkebunan terus menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumut membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menangani konflik melalui mediasi, fasilitasi, hingga evaluasi izin usaha. Jika perlu, izin perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan plasma dapat dicabut. Pemprov juga mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pendampingan hukum untuk petani.
Sementara, terkait 30% jalan rusak, irigasi dan sungai tetap menjadi prioritas. Pemeliharaan rutin, peningkatan jalan, dan pembangunan jaringan utilitas terus dilakukan untuk menunjang konektivitas daerah terpencil dan kawasan strategis.
Untuk jaringan irigasi yang rusak, tahun 2024 Pemprov telah merehabilitasi 36 unit irigasi tersier sepanjang 646 meter dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam perbaikan irigasi primer dan sekunder. Pemerintah juga melaksanakan rehabilitasi tebing sungai yang rawan erosi di berbagai daerah seperti Simalungun, Batubara, Pematangsiantar, Labuhanbatu Utara, dan Mandailing Natal.
Begitupun, Ketua Fraksi PAN, Yahdi Khoir mengaku belum merasa puas atas jawaban Gubsu tersebut. Menurutnya, masih bersifat umum belum menjangkau apa yang diharapkan fraksi dalam berbagai pertanyaan sebelumnya.
Paripurna sebelumnya dibuka Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto dan ditutup Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
