Malah Bupati Putra Mahkota Alam telah mengultimatum seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh jajaran, untuk melakukan inovasi dalam memaksimalkan perolehan PAD.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Penjabat Sekretaris Daerah Padanglawas Panguhum Nasution, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengaku telah mendapat instruksi langsung dari bupati untuk lebih serius dalam mengawasi seluruh OPD dalam capaian perolehan PAD.

"Sudah ada instruksi bupati kepada saya selalu TAPD untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh OPD dalam perolehan PAD masing masing," tegas Panguhum Selasa (5/8/2025).

Untuk itu kata Panguhum, instruksi peningkatan PAD itu juga menjadi indikator sekaligus bahan evaluasi berhasil tidaknya kinerja masing masing OPD.

Panguhum memaparkan, di antara strategi yang disiapkan untuk peningkatan PAD termasuk mengultimatum ASN beberapa bulan lalu untuk melakukan pembayaran pajak kenderaan dinas yang menjadi asset Pemkab Padanglawas.

"Ahamdulillah pembayaran pajak kenderaan dinas ini sudah berhasil dan hanya tersisa 8 unit sepeda motor lagi yang belum membayar pajak, dan itu kendaraannya sudah ditarik dari tangan orang yang memakainya," sebut Panguhum.

Kemudian kata Panguhum, selanjutnya melakukan optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui BPPKAD dan kepala desa.

Program ini sudah dimulai ditandai dengan digelarnya rakoor dengan seluruh kepala desa dan camat se-Padanglawas di tiga zona.

Panguhum menambahkan, selain optimalisasi PBB P2, kepala desa juga diminta bupati untuk melakukan pendataan seluruh kebun, baik milik perusahaan atau milik perorangan yang ada di wilayah desanya masing masing.

Pendataan lahan perkebunan ini kata Panguhum untuk memastikan luas lahan sekaligus bagaimana nanti pajaknya bisa ditarik pemerintah daerah.

"Nanti akan disiapkan aturan teknisnya tentu sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku," jelas Panguhum.

Di sisi lain, Pemkab Palas juga kata Panguhum mendukung upaya peningkatan ekonomi rakyat lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat desa dengan memberikan pendampingan dan pengawasan.

Kata Panguhum, saat ini sudah 154 koperasi merah putih dari 303 desa yang sudah memiliki rekening.

"Sisanya ini yang belum keluar nomor rekeningnya sudah diminta kepada seluruh kepala desa segera mengurusnya," tegas Panguhum.

Begitu juga dengan Karhutla, Kepala Desa dan Camat diminta bupati untuk lebih peka dan cepat respon terhadap potensi terjadinya Karhutla di wilayahnya masing masing.

(ATS/DEL)