Anggota DPRDSU Lambok Simamora Minta Bapenda Inovatif Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak (analisadalily/zulnaidi)

Menurut Lambok, salah satu kendala terbesar dalam peningkatan pendapatan pajak adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak warga yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya karena merasa hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi, terutama dalam hal fasilitas umum dan infrastruktur.

“Masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan imbal balik yang cukup. Jalan-jalan rusak, fasilitas publik terbatas, dan infrastruktur yang tidak memadai, sehingga mereka merasa tidak mendapat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar,” ujar Lambok Simamora dengan tegas.

Lambok menekankan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, Bapenda harus lebih inovatif. Salah satu usulan yang dia kemukakan adalah dengan mendekatkan layanan pajak langsung ke masyarakat, melalui pendekatan rumah ke rumah atau bahkan mengadakan acara khusus yang dapat mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya kewajiban ini.

“Bapenda harus bisa menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih personal dan edukatif. Jika selama ini mereka merasa tidak ada yang peduli atau memahami kebutuhan mereka, maka sudah saatnya Bapenda melakukan pendekatan yang lebih inovatif dan lebih mendalam,” tambah Lambok.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Komisi C DPRD Sumut telah mengingatkan pentingnya Bapenda untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan pajak, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat merasakan adanya perubahan yang nyata, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, maka mereka akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Lambok juga menyoroti bahwa pajak adalah salah satu sumber daya yang paling penting untuk membangun daerah. Meskipun banyak masyarakat yang mengutamakan kebutuhan sehari-hari mereka, Lambok yakin bahwa jika mereka melihat adanya dampak positif langsung dari pajak yang mereka bayar, maka akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk berpartisipasi.

“Pajak itu bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi untuk masa depan daerah kita. Jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan pendidikan yang berkualitas adalah hasil dari dana pajak yang kita bayar. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka berperan dalam membangun daerahnya,” ujarnya.

Namun, Lambok juga menyadari bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Banyak warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada memenuhi kewajiban pajak mereka.

Oleh karena itu, Lambok mengusulkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa memberatkan kondisi ekonomi mereka.

“Bagi banyak masyarakat, ekonomi masih menjadi masalah utama. Kami di DPRD Sumut juga terus mencari cara agar beban pajak bisa lebih ringan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran atau bahkan insentif bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi,” ungkapnya.

Lambok menegaskan bahwa pencapaian kesejahteraan bersama melalui pajak tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah, khususnya Bapenda, untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dengan masyarakat.

“Pajak bukan hanya masalah yang harus ditangani pemerintah. Ini adalah masalah kita semua. Pemerintah harus mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat harus memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dengan begitu, kita bisa saling mendukung untuk kemajuan bersama,” tambah Lambok.

Salah satu kunci sukses dalam menggalang partisipasi masyarakat adalah membangun kepercayaan. Masyarakat harus merasa bahwa uang pajak yang mereka bayarkan akan digunakan dengan transparan dan efisien untuk kepentingan bersama.

Untuk itu, Lambok berharap Bapenda Sumut dapat lebih terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan rasa kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka.

“Kepercayaan itu sangat penting. Jika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan dengan baik untuk kepentingan umum, mereka pasti akan lebih rela untuk berkontribusi,” tuturnya.

Pajak adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang inovatif, edukatif, dan komunikatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, hal ini juga memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mewujudkan Sumut yang lebih baik.

Lambok Simamora berharap agar seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut. “Kami di Komisi C DPRD Sumut akan terus mendorong inovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Semoga kita semua bisa berkontribusi dengan lebih baik dan bersama-sama membangun Sumut yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, kita yakin bahwa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pajak dapat diatasi, dan Sumut akan semakin berkembang untuk masa depan yang lebih cerah, katanya