Nehesokhi menyampaikan Pemkab memahami keresahan para tenaga honorer yang menyampaikan aspirasi mereka ke Kantor BKD. Aksi ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib dan kejelasan status kepegawaian di tengah perubahan kebijakan nasional.

"Pemerintah Kabupaten Nias Barat sangat memahami keresahan para tenaga honorer. Aspirasi mereka adalah cerminan kepedulian terhadap masa depan yang lebih pasti,” ujar Nehesokhi.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa seluruh data dan persyaratan yang diminta Kementerian PAN-RB telah diusulkan sesuai dengan database resmi BKN. Saat ini, Pemkab tengah menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat, sambil terus mengikuti regulasi yang berlaku berdasarkan amanat UU ASN.

Mengenai tantangan anggaran, Nehesokhi tak menampik adanya keterbatasan. Namun, komitmen pemerintah daerah tetap kuat. Bahkan disebutkan, beberapa pegawai P3K paruh waktu menyatakan kesediaan untuk bekerja tanpa menuntut gaji sementara waktu, demi mendukung kelangsungan pelayanan.

"Kami terus mencari solusi, termasuk melalui penyesuaian anggaran dan pengajuan dukungan ke pusat. Prinsipnya, tidak ada tenaga honorer yang diabaikan,” tegasnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Pintu dialog tetap terbuka lebar, dan semua aspirasi akan ditanggapi dengan serius, asalkan disampaikan secara tertib dan terhormat.

Menutup pernyataannya, Nehesokhi menekankan pentingnya kehati-hatian administratif, khususnya terkait dokumen SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang telah ditandatangani oleh Bupati.

“SPTJM bersifat mengikat secara hukum. Jika terdapat data yang tidak sesuai, maka konsekuensinya bisa menyentuh aspek administratif, keuangan, bahkan pidana. Oleh karena itu, kami wajib bertindak cermat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sikap tegas, transparansi, dan pendekatan dialogis yang ditunjukkan Pemkab Nias Barat menjadi sinyal positif dalam menghadapi dinamika kepegawaian di daerah, sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga Non-ASN secara menyeluruh dan berkeadilan. (PG)

(WITA)