Analisadaily.com, Medan - Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Medan, Huang He melakukan pertemuan dan diskusi dengan para wartawan dan perwakilan media di kediamannya di Jalan Cut Nyak Dien Medan, Rabu (15/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Konjen RRT memberikan beberapa penjelasan mengenai Tiongkok saat ini, termasuk Partai Komunis Tiongkok (PKT). Beberapa hal yang dipaparkannya termasuk korupsi.
Diketahui bahwa Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping telah menyatakan bahwa mereka telah menindak ratusan atau ribuan pejabat yang korupsi. "Karena pejabat yang korupsi telah menyakiti 1,3 miliar rakyat,” dan siapa pun yang berani melanggar hukum akan ditindak tanpa ampun," ujar Konjen membacakan statement Xi Jinping.
Misalnya, pada tahun 2024, Tiongkok katanya telah menyelidiki 225.000 kasus pelanggaran terhadap semangat 8 Peraturan Sentral, dengan 313.000 orang dikritik, dan 221.000 orang menghadapi sanksi disiplin.
"Di antara mereka, sembilan orang melibatkan pejabat tingkat gubernur atau menteri," ujarnya.
Pelanggaran disiplin PKT akan selalu dikenakan sanksi internal partai yang berat, sementara yang merupakan tindak pidana akan diserahkan kepada otoritas yudisial.
Dalam sistem dan praktik anti-korupsi, standar PKT yang dianggap paling ketat. Misalnya, fenomena yang umum di negara Barat seperti lobi, sumbangan politik, dan “revolving door” – di mana perusahaan mempengaruhi kebijakan melalui sumbangan dan lobi, kemudian pejabat yang memperoleh keuntungan bagi perusahaan, dan kemudian bergabung dengan perusahaan sebagai eksekutif setelah mereka meninggalkan jabatan secara tegas yang dilarang.
"Setelah pegawai negeri sipil pensiun dari jabatan publik, mereka tidak boleh menerima imbalan apa pun untuk jabatan yang mereka pegang di organisasi sosial. Mereka tidak boleh menggunakan wewenang atau pengaruh untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya bagi diri mereka sendiri atau rekan-rekan tertentu. Selain itu, anggota keluarga pejabat dilarang keras untuk terlibat dalam kegiatan bisnis atau mendirikan perusahaan di wilayah atau lingkup tugas mereka. Jika pelanggaran semacam itu terungkap, mereka akan ditindak dengan tegas," ujar Konjen.
Ia menyampaikan bahwa cara PKT memastikan dirinya tetap layak dan mampu memimpin negara sebesar Tiongkok karena salah satunya terletak pada revolusi diri.
PKT didirikan pada tahun 1921. Mencegah korupsi, menjaga integritas partai, dan memastikan dukungan yang berkelanjutan dari rakyat merupakan hal yang sangat penting bagi partai. Salah satu pendekatannya adalah tata kelola partai secara ketat dalam semua aspek.
"Dan sementara mendorong revolusi sosial, PKT juga mengejar reformasi diri sendiri, melanjutkan perjuangan melawan korupsi. Hal ini memastikan bahwa meskipun memiliki 100 juta anggota, PKT tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi secara konsisten mewakili kepentingan fundamental mayoritas rakyat Tiongkok," ujarnya.
