Aksi tersebut menyoroti lambatnya penanganan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa (Kades) Perkebunan Labuhan Haji, Supriadi, atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Massa aksi membawa spanduk dan pengeras suara dengan tulisan “Periksa Kades Perkebunan Labuhan Haji.” Mereka mendesak Kejari Labuhanbatu agar serius menangani dugaan kasus korupsi di Kabupaten Labuhanbatu dan Labura.

Ketua BPM Labura, Landcros Hartop, mengatakan pihaknya sudah tiga kali melakukan aksi di Kejari Labuhanbatu, namun belum ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap Supriadi. “Kami meminta Kejari Labuhanbatu segera memeriksa Kades Perkebunan Labuhan Haji,” tegasnya.

Hartop menjelaskan, Kejati Sumut sebelumnya telah menanggapi laporan mereka melalui surat pengaduan Nomor 0194/BPM/LBR/VIII/2025 terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kasus tersebut kemudian diteruskan Kejati Sumut kepada Kejari Labuhanbatu untuk ditindaklanjuti.

Kasubdit II Kejari Labuhanbatu, Basri, mengapresiasi langkah mahasiswa dalam mendukung pemberantasan korupsi. Ia mengatakan laporan dari BPM Labura telah diterima dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Labura dalam penanganan dugaan kasus dana desa tersebut.

Sementara itu, Kasubdit I Kejari Labuhanbatu, Poldung, menjelaskan bahwa sebagian dokumen yang ditunjukkan bersifat rahasia. Karena itu, pihaknya hanya memperbolehkan dua perwakilan mahasiswa masuk ke ruangan untuk melihat dokumen tanpa diizinkan mengambil gambar.

Perwakilan BPM Labura, yakni Ketua Landcros Hartop dan Sekretaris Riqi Tibar, menyebut dokumen yang diperlihatkan tidak sesuai dengan laporan mereka.

Pihak Kejari Labuhanbatu, kata Hartop, berjanji akan menyampaikan laporan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Labura dalam waktu satu minggu ke depan. “Kami akan datang kembali minggu depan ke Kejari Labuhanbatu,” ujarnya.

Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI tersebut berlangsung aman dan tertib hingga massa membubarkan diri. (GT)

(WITA)