Diberitakan sebelumnya, dalam Konfercab tersebut, dibacakan surat keputusan yang telah ditandatangani Ketua Umum, Megawati Soekanoputri dan Hasto Kristiyanto.

Surat tersebut berisi tiga nama yang nantinya menjadi fungsionaris PDI Perjuangan Medan periode 2025-2030. Ketiga nama tersebut, Hasyim sebagai Ketua dan dua personalia yaitu Robi Barus dan David Roni Sinaga.

Akan tetapi, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan terpilih tidak menanggapi surat tersebut. Sebagai hasil formatur, Hasyim tidak membacakan nama untuk posisi Sekretaris dan Bendahara. Tentunya, kejadian ini menimbulkan prahara dan dinamika di kalangan partai.

Tokoh senior PDI Perjuangan yang juga Mantan Fungsionaris PDI Perjuangan Sumut dan Anggota DPRD Sumut, Taufan Agung Ginting, memberikan tanggapannya. Menurut Taufan, Hasyim telah menciderai marwah partai.

"Hasyim salah besar tidak memasukkan nama Robi Barus dan David Roni Sinaga ke dalam jajaran DPC padahal SK DPP yang dibacakan oleh DPD Sumut menyebut kedua nama tersebut sebagai personalia," katanya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Taufan, kedua nama personalia yang disebutkan dalam surat keputusan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Kedua nama itu harus dipertimbangkan karena disebutkan dalam SK yang telahditandatangani Ketua Umum serta Sekjen. Tidak memasukkan kedua nama itu berarti melanggar perintah Ketua Umum sebagai pemegang mandat tertinggi," ungkapnya.

Taufan juga menjelaskan, Hasyim mengikutsertakan nama-nama yang diduga terafiliasi oleh partai politik lain.

"Ada seorang pengurus yang diduga menjabat sebagai Anggota Matahari Pagi Indonesia yaitu Fitriani Manurung, ormas partai lain. Ini juga bertentangan dengan ideologi partai. Tak hanya itu dia memasukkan nama formatur ke dalam kepengurusan yang tentunya melanggar peraturan partai," ungkapnya.

Taufan menjelaskan, sosok Hasyim seperti pemimpin PDI masa lalu, sebelum Reformasi. Menurutnya, Hasyim melakukan taktik bumi hangus.

"Dia (Hasyim) seperti membuang semua kader lama yang potensial yang dianggapnya sebagai saingannya, gaya politik Hasyim tidak akomodatif dan tidak aspiratif," katanya.

Sementara itu, Taufan juga menjelaskan, kisah tatkala pertama kali, Hasyim berkiprah di PDI Perjuangan.

"Pertama sekali Hasyim masuk jadi anggota PDI Perjuangan, saya bersama Omnya yaitu Alexander Toreh ( Abeng) untuk mengurus Hasyim jadi anggota PDI Perjuangan," katanya.

Menurut Taufan, ia membantu Hasyim yang saat itu menjadi Caleg DPRD Medan hingga terpilih dan kemudian menjadi Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

"Saat itu dipimpin oleh Ketua Henri Jhon Hutagalung & Sekretaris Robi Barus. Jangan dilupakan sejarah itu. Saya sangat kecewa melihat dinamika ini," katanya.

Taufan menjelaskan, sebagai seorang yang terlibat langsung membesarkan Hasyim, ia merasakan perubahan yang begitu mencolok.

"Saya kira dia (Hasyim) menjadi pemimpin arogan, otoriter, hedonis dan pragmatis. Jangan lupa bahwa PDI Perjuangan ini milik semua kader bukan milik golongan tertentu," katanya.

Taufan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Pro Mega tahun 1996 ini menuturkan, pihaknya memohon kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk melihat fenomena yang telah terjadi.

"Rekomendasi DPP itu tidak dilakukan Hasyim. Saya memohon kepada Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri untuk memberikan sanksi tegas tentang pelanggaran ini," pungkas Taufan yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut tahun 2000 hingga 2019 ini.

(NS/BR)