Dua nama yang mencuat sebagai kandidat potensial adalah Akbar Himawan Buchori dan Rahmaddian Shah. Keduanya dianggap mampu memajukan Golkar Sumut dengan latar belakang dan kekuatan berbeda.

Akbar Himawan, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dikenal sebagai kader Golkar yang memiliki jejaring nasional luas, baik di kalangan pengusaha maupun pemerintah. Akbar juga pernah menjabat Bendahara DPD Golkar Sumut era Ngogesa Sitepu dan anggota DPRD Sumatera Utara, menambah bobot pengalaman politiknya.

Sementara itu, Rahmaddian Shah merupakan figur dengan kekuatan struktural daerah yang nyata. Selain sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rahmaddian juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan. Di bawah kepemimpinannya, Golkar Medan mengalami kenaikan suara signifikan pada Pemilu 2024 dan berhasil menempatkan partai sebagai pimpinan di DPRD Kota Medan. Rahmaddian dikenal aktif dalam konsolidasi basis akar rumput dan aktivitas sosial yang menunjukkan komitmen kerakyatan.

Fungsionaris Partai Golkar di Sumut, Ramadius, mengatakan bahwa keduanya merepresentasikan generasi baru Golkar Sumut, namun dengan latar dan kekuatan yang berbeda.

"Kehadiran Akbar dapat menjembatani kepentingan daerah dengan pusat, sekaligus memperluas daya tawar Golkar Sumut di tingkat nasional, sedangkan Rahmaddian menjaga pertumbuhan partai di akar rumput," katanya, Minggu (28/12).

Ramadius menambahkan bahwa Musda mendatang merupakan momen penting untuk membangun jalur regenerasi yang adaptif terhadap dinamika politik dan sosial ekonomi saat ini.

"Golkar Sumut juga membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi lintas daerah, menjaga soliditas internal, serta memulihkan dan memperluas kepercayaan publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Ramadius menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang bebas dari risiko hukum, terutama kasus korupsi yang sering menyeret elite politik di berbagai daerah. Pernyataan ini secara tidak langsung mengisyaratkan keprihatinan terhadap figur seperti Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara, yang meskipun belum ada vonis hukum, dianggap memiliki potensi risiko beban politik.

"Hemat saya, Musda ini harus melahirkan pemimpin yang bersih, kredibel, dan mampu menjaga marwah partai. Figur seperti Akbar Himawan dan Rahmaddian relatif kredibel secara politik, dari sisi rekam jejak, pengalaman organisasi, maupun persepsi publik," terang Ramadius.

Musyawarah Daerah ini dipandang sebagai langkah penting bagi Golkar Sumut dalam menentukan arah kepemimpinan yang mampu menghadapi tantangan politik ke depan serta memperkuat basis dukungan di semua lapisan masyarakat.

(JW/RZD)