Sebab sampai saat ini, masih saja banyak masyarakat mengeluhkan mengenai pelayanan kesehatan di kota Medan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kota Medan sudah menerapkan UHC atau yang dikenal sebagai KTP berobat gratis dari akhir tahun 2022. Program ini sudah banyak melayani pelayanan kesehatan masyarakat kota Medan baik di puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Namun tetap saja masih terjadi kendala di lapangan," ungkap Afif Abdillah melalui laman media sosialnya, Kamis (21/1/2026).

Dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu, setelah akses gratis ke pelayanan kesehatan sudah terbangun, maka selanjutnya harus berfokus kepada peningkatan pelayanan kesehatannya. Sehingga seluruh masyarakat kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di kotanya sendiri.

"Kami sedang merancang pengajuan revisi peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang sistem kesehatan Kota Medan. Sehingga UHC Premium sesuai dengan cita-cita Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap bisa terlaksanakan dengan baik yang nantinya menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di kota ini," paparnya.

Selain itu, sistem berjenjang yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan menurut anggota Komisi II DPRD medan itu, perlu ditinjau ulang. Karena menurutnya sistem tersebut sangat ribet dan berdampak terhadap pasien yang seharusnya bisa cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menyahuti Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan tersebut, para netizen menyampaikan keluhannya terkait pengalaman yang mereka hadapi. Seperti diungkapkan Vera Rahayu bahwa keluarganya ditolak pihak rumah sakit dengan dalih kamar penuh. Sementara Rina Chairi mengeluhkan sistem berjenjang yang buat ribet.

"Rujukan berjenjang buat kita makin ribet. Apalagi harus bawa pasien yang harus disorong cuma mau ambil rujukan saja," keluhnya.

(MC/RZD)