Ketua Satgas PPK USU, Dr. Meutia Nauly, S.Psi., M.Si., Psikolog, mengatakan kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari upaya Satgas untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna penguatan kelembagaan, khususnya Satgas PPK.

"Niat utama Satgas adalah membangun kelembagaan yang lebih stabil agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan, Satgas dapat bekerja lebih efektif. Tujuan tersebut diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan USU yang mencakup seluruh sivitas akademika, mulai dari tenaga kependidikan, mahasiswa, dosen, hingga seluruh warga kampus," katanya.

Menurut Meutia, kewenangan yang kuat memerlukan lembaga atau wadah yang kuat pula agar tugas dan wewenang dapat dijalankan secara optimal dan efektif. Terkait dukungan dari pihak rektorat, ia menyampaikan bahwa Satgas PPKS telah didukung melalui Peraturan Rektor mengenai keberadaan Satgas.

"Satgas PPK USU juga telah memiliki sekretariat yang representatif serta ruang-ruang konseling tersendiri sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas," ungkapnya.

Namun demikian, Meutia menilai hal tersebut belum cukup. Ia menegaskan bahwa Satgas masih memerlukan kelembagaan yang lebih permanen karena pekerjaan pencegahan dan penanganan kekerasan bukanlah pekerjaan jangka pendek.

"Terlebih, upaya pencegahan berkaitan erat dengan pembentukan iklim kampus dan penyediaan ruang aman sebagaimana tagline Satgas, yang membutuhkan perencanaan strategis agar dapat terwujud. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga yang relatif permanen dengan independensi yang tetap terjaga," ucapnya.

Sejak Satgas PPK dibentuk, Meutia mengungkapkan telah banyak laporan masuk terkait dugaan kekerasan. Seluruh laporan tersebut dijaga kerahasiaannya dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Hampir seluruh rekomendasi Satgas ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pimpinan universitas tanpa hambatan berarti," ujarnya.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Satgas PPK, terus berjalan dan tidak pernah terhenti. Hasil kerja, kajian, serta laporan disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai bentuk kebutuhan akan penguatan kelembagaan.

"Momen ini sangat penting, terutama ketika kampus sedang berada dalam proses perubahan. Satgas ingin menjadi bagian dari perubahan tersebut dengan tujuan menjadikan USU sebagai kampus yang aman bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan seluruh warga kampus untuk mengaktualisasikan diri," urainya.

Dalam diskusi ini, Satgas USU menghadirkan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba selaku Kepala Subdirektorat Pencegahan Penanganan Kekerasan dan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Meutia menambahkan masukan dari UNESA juga menjadi bahan pertimbangan, di mana Iman Pasu mengungkapkan UNESA memiliki direktorat khusus yakni Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis.

"Model tersebut dapat menjadi pembanding dan masukan bagi pimpinan USU, mengingat persoalan yang dihadapi relatif serupa sebelum adanya direktorat tersebut," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, di USU terdapat berbagai unit seperti kampus sehat, layanan kesehatan mental, kelompok integritas, Satgas Anti-Narkoba, serta posko kebencanaan yang masih berjalan sendiri-sendiri. Seluruh unit tersebut berkaitan erat dengan upaya menciptakan ruang aman dan pembinaan manusia di luar aspek akademik.

Meutia menilai akan lebih efisien apabila seluruh unit tersebut berada dalam satu atap, misalnya dalam bentuk direktorat, sesuai usulan yang nantinya dapat disampaikan oleh Biro SDM kepada pimpinan universitas.

Sementara itu, Tim Satgas PPK USU yang lain, Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP., menjelaskan dengan menghadirkan perwakilan UNESA diharapkan bisa memberikan perspektif terkait tata kelola kelembagaan Satgas yang lebih representatif.

"Peserta diskusi lainnya juga dihadiri Ketua Satgas dari Unimed, UIN SU, Polmed, UMSU dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Panitia turut menghadirkan dosen dari Fakultas Hukum untuk memberikan pandangan dari sisi hukum," ungkapnya.

Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat dirampungkan dan selanjutnya diserahkan kepada Biro SDM agar harapan bersama dapat terwujud.

"Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemudahan dan kebaikan bersama, khususnya dalam penanganan kekerasan di lingkungan, guna mewujudkan ruang aman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi," pungkasnya.

(WITA)